RAKYATKU.COM -- Unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPMI) Kabupaten Sidrap di Kompleks SKPD Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, berjalan tertib dan damai, Selasa (3/1/2023).
Pemerintah Kabupaten Sidrap menerima para pengunjuk rasa dengan baik dan ramah. Aksi yang dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP ini pun berlangsung aman dan aspiratif.
Dalam kesempatan itu Pemkab Sidrap menerima sejumlah perwakilan pengunjuk rasa di ruang rapat Lantai III Kantor Bupati.
Baca Juga : Sekda Sidrap Basra Bakal Dilantik Jadi Pj Bupati Akhir Pekan Ini
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, H. Basra menerima aspirasi sekaligus menjawab berbagai pertanyaan pengunjuk rasa.
Tampak pula, Kabag Ops Polres Sidrap, Kompol Nasri, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Iqbal, Kadis Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Indah Said Roem, Kadis Kominfo, H. Bachtiar, Kasatpol PP dan Damkar, Usman Demma, Kabag Hukum, Andi Kaimal, dan sejumlah pejabat lainnya.
Baca Juga : Bapenda Sidrap Bimbing Pelaku Usaha Terapkan QRIS
Basra menyatakan, Pemkab Sidrap menerima dengan terbuka unjuk rasa yang dilaksanakan IPMI Sidrap. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk perhatian bagi daerah dan masyarakat Bumi Nene Mallomo.
Menanggapi salah satu tuntutan pengunjuk rasa mengenai peredaran narkoba, Sekda Sidrap mengungkap saat ini tengah berjalan proses strukturisasi BNK kabupaten.
“Ini bentuk komitmen pemerintah terhadap penanganan narkoba. Kalau ini hadir tentu penanganan narkoba akan lebih baik," ujar Basra.
Baca Juga : Soft Launching Aplikasi SiPeNGaja, Inovasi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidrap
Basra juga mengajak mahasiswa untuk turut berperan aktif membantu pemerintah menyosialisasikan bahaya narkotika dan obat terlarang di tengah masyarakat.
"Tolong bantu pemda mengedukasi saudara-saudara kita akan bahaya narkoba ini," katanya.
Hal senada disampaikan Kabag Hukum Setda Sidrap, Andi Kaimal. Ia mengatakan, salah satu langkah Pemda untuk memberantas Narkotika adalah dibentuknya Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
"Pak Bupati telah berkomitmen membentuk BNK dengan memberikan hibah, memberikan kantor dan lain-lain, namun ini tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat, namun ini tugas berkesinambungan dari setiap pemerintahan yang ada," ungkapnya.
Selain peredaran narkoba, aksi yang diikuti puluhan pengunjuk rasa itu mengangkat sejumlah persoalan lain. Di antaranya, penipuan online (sobis), tempat hiburan malam (THM), alokasi pupuk bersubsidi, dan tambang liar.
Selain itu, juga disuarakan terkait anggaran kepemudaan, beasiswa dan pemeliharaan asrama IPMI Sidrap.
