Selasa, 22 November 2022 13:17

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jadi Penguji, Imran Eka Saputra Resmi Sandang Gelar Doktor Hukum

Syukur Nutu
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jadi Penguji, Imran Eka Saputra Resmi Sandang Gelar Doktor Hukum

judul disertasi “Kedudukan Dewan Pengawas pada Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi”

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Imran Eka Saputra SH MH secara resmi berhasil meraih gelar doktor dalam Ilmu Hukum di Program Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan IPK 3,9 dan predikat sangat memuaskan.

Promosi doktor berlangsung di Fakultas Hukum Unhas, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar pada Senin (21/11/2022).

 

Imran mengajukan disertasi dengan judul “Kedudukan Dewan Pengawas pada Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Baca Juga : CEO PT Vale dan Rektor Unhas Teken Kerja Sama Peningkatan SDM

Hadir sebagai penguji eksternal adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr Nurul Ghufron SH MH. 

Selain itu, hadir juga penguji Prof Dr Aminuddin Ilmar SH MH, Prof Dr Hamzah Halim SH MH MAP, Dr Anshori Ilyas SH MH, Dr Muhammad Hasrul SH MH MAP. 

Sementara itu, promotor adalah Prof Dr Marthen Arie SH MH, kemudian ko Promotor yakni Prof Dr Achmad Ruslan SH MH dan Prof Dr Marwati Riza SH MSi. 

Baca Juga : KPK Blokir Rekening Rp 76,2 Miliar Terkait Kasus Lukas Enembe

Dalam ujian promosi doktor ini, Nurul Ghufron membedah disertasi Imran Eka Saputra dan memberikan masukan untuk penyempurnaan disertasi.  

Sponsored by MGID

"Dalam ringkasan disertasi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Dewan Pengawas KPK. Mengkaji bentuk pengawasan Dewan Pengawas pada KPK dan mengkaji model pengawasan dewan pengawas terhadap KPK," kata Imran, Selasa 22/11/2022.

Mantan Ketua KNPI Sulsel itu mengatakan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan wawancara bahan hukum yang telah dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan selanjutnya diberi argumentasi sehingga keseluruhan membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.

Baca Juga : Polri Minta Masyarakat Jaga Papua Tetap Kondusif usai Lukas Enembe Ditangkap KPK

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Dewan Pengawas KPK secara inheren merupakan bagian kelembagaan KPK, Pasca Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 tugas dewas terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dinyatakan tidak berlaku," tambah akademisi muda Sulsel tersebut.

Adapun kedudukan Dewan Pengawas secara internal namun tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi dalam menjalankan tugas masing-masing.  

"Kedua, bentuk pengawasan Dewan Pengawas KPK yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; penyusunan kode etik pegawai dan pimpinan KPK serta penegakan dan persidangannya; dan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK," jelas Imran.

Baca Juga : Situasi Papua Sudah Kondusif Pasca KPK Tangkap Lukas Enembe

Ketiga, lanjut Imran, pengawasan lembaga negara tidak hanya pada pengawasan internal namun juga terdapat pengawasan eksternal, di KPK hanya terdapat pengawas internal yaitu Inspektorat dan dewan Pengawas KPK, pengawasan internal yang syarat dengan kepentingan saling melindungi. 

"Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas Eksternal dalam hal Ini mendudukkan Dewas KPK di eksternal KPK lebih dapat menekan conflict of interest. Selain itu perlu diberikan kewenangan kepada Dewas KPK untuk melakukan pengawasan terhadap KPK yang bersifat eksekutorial sehingga mempunyai daya paksa," bebernya.

#Universitas Hasanuddin #KPK