Kamis, 30 Juni 2022 10:51

Komisi VI DPR RI Apresiasi Upaya Kementan Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (ketiga kiri).
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (ketiga kiri).

Kita mendorong Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) untuk memastikan kebutuhan bahan pangan pokok kita tersedia," Andre Rosiade, Anggota Komisi VI DPR RI.

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Terutama dalam menghadapi tantangan global yang makin kompleks akibat berbagai hal, salah satunya perang senjata antara Rusia dan Ukraina.

"Kami (DPR) sebagai mitra pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat. Kita mendorong Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) untuk memastikan kebutuhan bahan pangan pokok kita tersedia," ujar Andre dalam dialog di MetroTV, Selasa (28/6/2022).

Andre setuju Kementan terus melakukan peningkatan produksi. Namun, dia tidak setuju apabila pangan dalam negeri aman, tetapi masih melakukan impor. Untuk itu, kata Andre, kerja-kerja Kementan harus mendapat dukungan juga dari kementerian dan lembaga lain.

Baca Juga : Langkah Kementan Kembangkan Sorgum dan Sagu Didukung Akademisi

"Komunikasi antarinstansi itu harus saling support. Harapan kami tentu dengan Pak Syahrul Yasin Limpo menteri yang berpengalaman, ke depan tidak ada ego kementerian lagi. Tapi, kita bertarung dan berjuang bersama-sama untuk memastikan Indonesia selamat dari krisis pangan. DPR sebagai lembaga legislatif tentu akan memberikan dukungan politik pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya," katanya.

Andre menggambarkan bahwa kondisi dunia saat ini sedang riskan, di mana harga bahan pokok naik di atas 50 persen. Penyebab kondisi itu karena perang senjata, perubahan cuaca, dan pandemi Covid-19.

"Sekarang kita sudah melihat data, harga pangan dunia sudah naik. Bahkan, kalau kita baca data PBB itu, rakyat di dunia yang terdampak krisis pangan itu dari 135 juta sudah 276 juta. Kalau dilihat dari data 2016 sudah naik 500 persen. Ini, kan, mengkhawatirkan bisa terjadi krisis di dunia bukan hanya di Indonesia. Untuk itu tentu pemerintah setiap negara harus siap diri, apalagi dengan pidato presiden 60 negara akan menjadi miskin, bahkan 45 negara sudah terkonfirmasi," bebernya.

Baca Juga : Ajak Kembalikan Kejayaan Pangan Nasional, Mentan SYL: Jangan Bilang Merdeka Kalau Kita Masih Tergantung Impor

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengatakan Indonesia akan mengalami dampak besar terhadap kurangnya pasokan gandum dan komoditas lain dari Rusia-Ukraina, bahkan sampai dengan waktu yang cukup lama. Namun, Yose mendukung upaya pemerintah dalam menjadikan komoditas lokal sebagai penggantinya.

Sponsored by MGID

"Saya pikir memang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat perang ini kemungkinan akan berlangsung lama karena keduanya memang punya pandangan berbeda. Masing-masing mempunyai kepentingan mereka sendiri dan ini tentu saja sudah mendistrupsi berbagai supply change dari bahan-bahan pangan," katanya.

Menurut Yose, saat ini sekitar 25 persen gandum yang tersedia di dalam negeri masih berasal dari dua negara tersebut, Rusia-Ukraina. Bahkan secara harga, Indonesia adalah pemasok dua komoditas itu karena harganya lebih murah ketimbang gandum dari Australia.

Baca Juga : Tanggapan Kementan Terhadap Isu Mie Instan: Pemerintah Ajak Masyarakat Waspadai Ancaman Krisis Pangan Global

"Kita di Indonesia sekita 25 persen kalau tidak salah gandum kita datangnya dari Ukraina, karena lebih murah dibandingkan gandum yang datang dari Australia. Jadi, permasalahannya bukan hanya harga, akan tetapi ketersediaannya. Kalau kita bicara tentang kenaikan harga, masih ada puluhan cara meredam dampak kenaikan harga. Tetapi kalau barangnya tidak ada ini yang lebih sulit," tuturnya. (*)

#Andre Rosiade #Kementerian Pertanian #Syahrul Yasin Limpo