RAKYATKU.COM, NTB - Kementerian Pertanian (Kementan) terus bergerak dalam upaya pencegahan dan penyebarluasan penyakit mulut dan kuku (PMK) di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan lumbung ternak di wilayah Indonesia timur.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nasrullah, saat meninjau salah satu kandang di KTT Tunas Urip, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (19/5/2022).
Pada kesempatan tersebut, Nasrullah menyampaikan bahwa saat ini Kementan telah mengirimkan obat-obatan, vitamin, dan APD ke beberapa wilyah yang diduga terjangkit PMK, termasuk NTB.
Baca Juga : Mentan RI Amran Tinjau Lokasi Sebelum Kunker Presiden Jokowi di Bone
"Dari hasil kunjungan saya ke sini dapat kita lihat pemberian obat-obatan simptomatis dan suportif ternyata mampu mempercepat penyembuhan ternak yang sakit," kata Nasrullah.
"Ini tadi kami dapat laporan yang masuk bahwa di NTB ini tidak ada kematian dan tingkat kesembuhan sapi cukup tinggi yaitu lebih dari 52 persen," imbuhnya.
Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah daerah NTB dalam menanggulangi ternak yang diduga terinfeksi virus PMK sudah sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya peternak.
Baca Juga : Mentan Serahkan Bantuan Pertanian Senilai Rp410 Miliar untuk Bencana di Sulsel
Untuk itu Nasrullah menegaskan PMK bisa ditangani dengan baik sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan panik. "Dari sekian banyak hewan ternak yang menjadi suspek ternyata sudah mulai membaik, intinya dalam menghadapi PMK ini jangan panik," tutur Nasrullah.
Lebih lanjut Nasrullah pun mengungkapkan pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah (pemda) dan satgas terus melakukan mitigasi dan antisipasi dalam melakukan pencegahan penyebarluasan virus PMK.
Pemerintah pusat dan daerah juga telah melakukan rapat koordinasi teknis di Kantor Gubernur NTB yang dihadiri Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Perwakilan Polda NTB, Kepala Balai Karantina Pertanian Mataram, Kepala BBVet Denpasar, perwakilan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), dan kepala dinas yang menangani fungsi peternakan dan Kesehatan hewan kabupaten/kota se-Pulau Lombok.
Baca Juga : Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
Dalam rakor tersebut, Nasrullah menyampaikan kabupaten/kota yang sudah ada kasus terkonfirmasi PMK agar segera membuat crisis center penanggulangan PMK. "Data pelaporan kasus harus sama dan buat peta kasus penyakit dengan membuat zonasi untuk pengendaliannya," kata Nasrullah.
Menurutnya, ada tiga agenda yang dilakukan Kementan dalam pencegahan menanggulangi PMK yang berlaku secara nasional, yaitu SOS melalui pemberlakuan lockdown zona wabah pada tingkat kecamatan/Kabupaten di setiap wilayah, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait SOP pencegahan dan pengendalian PMK.
"Kami juga menyiapkan agenda yaitu agenda temporary seperti pengadaan vaksin, vaksinasi, dan pembatasan lalu lintas hewan serta produk hewan," ungkapnya. Sementara, untuk agenda permanen melalui pembuatan vaksin yang saat ini sedang dikebut oleh Pusvetma Kementan, vaksinasi massal, dan surveilans secara rutin.
