RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, memaparkan pentingnya tiga pilar sebagai pedoman pengelolaan pemerintahan. Tiga pilar itu, yakni taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran.
Penerapan tiga pilar itu mengantarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare pada periode pertama Taufan menjadi wali kota menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam tiga tahun awal. Tahun ketiga kepemimpinan Taufan, RPJMD dilakukan revisi karena sudah berhasil dituntaskan 100 persen.
"Kepala daerah adalah jabatan politis Bapak-Ibu sekalian, dia dipilih karena hebat janji-janji politiknya, hebat jualan-jualan politiknya. Janji-janji politik inilah yang dituangkan dalam peraturan daerah yang namanya RPJMD," ungkap Taufan saat kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Kamis (24/3/2022).
Baca Juga : Parepare-Samarinda Jajaki Kerjasama Peningkatan Daya Saing Daerah
Menurut Taufan, RPJMD merupakan sari pati dari janji-janji politik kepala daerah. Apabila hal tersebut tidak berhasil dituntaskan, hampir pasti sulit untuk terpilih kembali untuk periode kedua di sebuah pemerintahan.
"Tapi, kapan dipenuhi, insyaallah saya berkeyakinan sekali. Maaf waktu periode pertama saya baru tiga tahun sudah direvisi RPJMD saya, kenapa direvisi karena sudah 100 persen," kata Wali Kota Parepare dua periode ini.
Padahal, sebenarnya, RPJMD secara normal minimal 25 persen dikerjakan. Namun, dengan mengunakan tiga pilar, yakni taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran, Pemkot Parepare berhasil selesaikan RPJMD pada tahun ketiga.
Baca Juga : RS Andi Makkasau Parepare: Selamat Hari Pendidikan Nasional
"Alhamdulillah itu indikator-indikator, tapi ini semua terjadi tidak terlepas dengan apa yang saya kemukakan tadi, yaitu taat asas, taat administrasi, taat anggaran. Ketiga pilar inilah ketika dijadikan pegangan dan pedoman, insyaallah tata kelola dan problematika hukum dalam tata kelola pemerintahan itu insyaallah kita akan lewati dengan baik," jelas pengacara senior ini.
Lebih lanjut Taufan mengaku bahwa kata kunci dalam dunia pemerintahan adalah komitmen soal political will dan political action.
"Jadi kalau kami berkomitmen saya yakin sekali komitmen ini adalah untuk mengimplementasikan apa yang ingin di implementasikan janji-janji politik," tutur Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini.
Baca Juga : Tiba di IKN, Akbar Ali Minta Jajarannya Cari Potensi Untuk Kemajuan Kota Parepare
Kendati demikian, Taufan mengakui sebagai manusia biasa pasti memiliki keterbatasan. Olehnya itu, dirinya berharap masukan dan ilmu pengetahuan baru sebagai modal bagi dirinya untuk terus mengembangkan potensi dalam memimpin sebuah daerah.
"Saya punya keterbatasan dalam hal ini, tapi setidaknya saya punya pengalaman seperti yang saya sampaikan kepada kita semua. Sebaliknya kekurangan-kekurangan yang saya miliki harus meminta ilmu dari Bapak dan Ibu sekalian," ucapnya.
Paling penting dalam mengelola organisasi pemerintahan, lanjutnya, adalah sinergitas antara eksekutif dan legislatif harus berjalan dengan baik.
Baca Juga : Pesan Akbar Ali di Hari Pendidikan Nasional
"Pada akhirnya saya ingin menyampaikan terkait terkait dengan tata kelola pemerintahan itu tidak terlepas dari peran dan fungsi legislatif," ujarnya.
"Sinergitas antara eksekutif dengan legislatif itu harus terjalin dengan baik karena biarpun bagaimana Bapak-Ibu sekalian kita tahu legislatif itu wilayah politik," imbuhnya. (*)
