Selasa, 15 Maret 2022 11:29
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Editor : Nur Hidayat Said

RAKYATKU.COM - Pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp460 triliun. Berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

 

"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Jokowi yang kini tengah berkemah di titik nol IKN Nusantara mengungkapkan bahwa dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Selain itu, bisa dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.

Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Dampingi Presiden Jokowi Kunjungan Kerja di Kabupaten Bone

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ucapnya.

 

Jokowi mengatakan, pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah pekerjaan yang besar. Selain butuh dana banyak, juga diperlukan pula waktu yang tidak sebentar. Menurutnya, butuh waktu 15-20 tahun untuk dapat menyelesaikan megaproyek ini.

"Kita harapkan dengan sudah terbentuknya otorita, ada kepala otorita dan wakil kepala otorita nanti menyiapkan kelembagaan sudah ada, nanti perencanaan yang lebih detail, entah itu DED (detailed engineering design) dan lain-lain juga disiapkan sehingga akan semakin kelihatan nanti," terangnya.

Baca Juga : Danny Pomanto Dianugerahi Satyalencana Wira Karya 2024 oleh Presiden RI Joko Widodo

Jokowi berharap keberadaan IKN Nusantara ke depan mampu mengurangi kesenjangan populasi di tanah air. Saat ini 56 persen populasi penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di berbagai penjuru.

"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17.000 pulau ini semua tidak menuju ke Jawa, sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat," ucap Jokowi. (*)