RAKYATKU.COM - Prajurit TNI AD dilarang untuk terpengaruh dan berbicara seputar isu-isu sosial demokrasi hingga pemilihan umum (Pemilu).
Hal ini seperti disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) saat kunjungan ke Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (14/3).
Menurut Dudung, prajurit TNI AD harus tegak lurus kepada Panglima, Presiden dan dilarang terpengaruh oleh isu-isu sosial di tengah masyarakat.
Baca Juga : Kementan - TNI Bersinergi Wujudkan Lampung Jadi Sentra Produksi Beras Nasional
"Sudah sampaikan juga agar jangan terpengaruh dengan masalah demokratisasi. Ya, TNI AD harus loyal dan tegak lurus kepada panglima TNI, panglima tertinggi presiden, jangan ikut-ikutan demokrasi. Apalagi berbicara masalah menjelang pemilu," kata dia di hadapan anak buahnya.
Dudung juga meminta untuk mewaspadai gerakan radikalisme di wilayah Kodam Jayakarta. Diapun akan terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan akan mengambil sikap jika menemukan gerakan radikal.
"Jangan pernah ragu-ragu untuk menindak hal-hal yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," katanya.
Baca Juga : Jenderal Dudung Terima Gelar Adat di Istana Balla Lompoa Gowa
Dudung juga melarang anak buah untuk berbicara kebijakan pemerintah yang sudah final dalam grup WhatsApp.
"Saya sampaikan kepada komandan satuan dalam grup WA dan sebagainya, jangan mengomentari kegiatan-kegiatan yang sudah final. Contohnya masalah IKN. Kita dukung penuh proses pemindahan IKN," katanya.
Sumber : CNN
Baca Juga : Ciptaan Panglima Andika, TNI AD Kini Punya Seragam Baru
