Jumat, 04 Maret 2022 20:19

Soal Penundaan Pemilu, JK: Kalau Tidak Taat Konstitusi, Negeri Ini Akan Ribut

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Jusuf Kalla. (Foto: Istimewa)
Jusuf Kalla. (Foto: Istimewa)

"Kecuali kalau konstitusinya diubah, (tapi) kita terlalu punya konflik. Jadi, kita taat pada konstitusi. Itu saja," tegas JK.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Jusuf Kalla (JK) menilai penundaan pemilihan umum (pemilu) menyalahi konstitusi. Seba, sudah ada amanat penyelenggaraan pesta demokrasi tiap lima tahun sekali.

"Memperpanjang (menunda pemilu) itu tidak sesuai dengan konstitusi," kata JK usai menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas) di Hotel Four Points by Sheraton, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/3/2022).

JK mengatakan apabila penundaan pemilu tetap diselenggarakan, maka potensi konflik akan terjadi. Terlebih, kata dia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik sehingga pemerintah mesti berhati-hati dan tetap taat pada konstitusi.

Baca Juga : Mengenang 40 Tahun Wafatnya Kalla dan Athirah, Quraish Shihab: Beliau Beragama dengan Sangat Teliti

"Kecuali kalau konstitusinya diubah, (tapi) kita terlalu punya konflik. Jadi, kita taat pada konstitusi. Itu saja," tegas Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia ini.

JK mengingatkan konstitusi mengamanatkan pelaksanaan pemilu digelar tiap lima tahun sekali. "Konstitusinya itu lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi, maka negeri ini akan ribut," ujar JK.

Usulan penundaan pemilu 2024 pertama kali dikatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

Baca Juga : JK-Quraish Shihab Memiliki Hubungan Persahabatan yang Kuat

Usulan penundaan itu didasarkan pada masa pemulihan ekonomi, yang menurut prediksi akan terjadi dalam kurun waktu dua tahun mendatang atau pada 2024. (*)

Sponsored by MGID

Sumber: Antara

#Jusuf Kalla #Penundaan Pemilu