RAKYATKU.COM - Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhir-akhir ini jadi perbincangan. Dalam beberapa kesempatan, keduanya nampak semakin akrab.
Masyarakatpun langsung mengait-ngaitkan dengan pesta pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Apalagi keduanya memiliki elaktabilitas yang tergolong tinggi.
Kemesraan keduanya juga dipublikasikan melalui media sosial kedua tokoh tersebut. Sebagai contoh, keduanya kompak membagikan kemesraan saat menjajal rumput stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) dengan beradu penalti.
Baca Juga : Pengamat: Pasangan Prabowo-Gibran Rawan Tersandera Kelompok Oligarki
Anies juga mengunggah video kebersamaannya dengan Ridwan Kamil usai menghadiri acara Bincang U20 di Bandung. Ridwan Kamil mengajak Anies Baswedan menikmati salah satu tempat jualan bubur ayam di Kota Bandung, Kamis (24/2) malam.
Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), Firman Manan mengatakan dua tokoh ini akan mendapat perhatian publik karena dinilai memiliki kinerja baik dalam pembangunan di daerahnya. Ia juga menyebut isu kedaerahan dan keagaman tidak akan banyak muncul dari kedua tokoh ini.
"Isu yang akan lebih muncul ini mungkin isu-isu yang teknis dibanding simbolis ya. Karena keduanya kepala daerah yang dianggap punya kinerja yang baik. Jadi isu-isunya itu yang terkait dengan kinerja. Kelihatannya begitu," kata Firman yang juga Dosen Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran (Unpad), Senin (28/2/2022).
Baca Juga : Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud
Ia menilai, Anis Baswedan dan Ridwan Kamil saat ini banyak mendapatkan simpati dari masyarakat karena kinerjanya memimpin daerah masing-masing. Sehingga, untuk isu keagamaan dan kedaerahan dirasakannya sangat sedikit ditonjolkan oleh dua orang ini.
"Potensinya seperti itu, dibandingkan dengan isu-isu yang bersifat simbolis. Kalau kita berasumsi keduanya maju dan kemudian berpasangan, tapi juga akan ditentukan dengan siapa pasangan lain," sebutnya.
Terkait kedekatan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Relawan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, Geisz Chalifa menyebut Anies Baswedan memang dekat dengan deretan kepala daerah seperti Peter Laiskodat (Gubernur NTT), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), hingga Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur).
Baca Juga : Strategi Ganjar-Mahfud Cegah "akal-akalan" di TPS
Ia menyebut kedekatan Anies Baswedan dengan tokoh-tokoh terlebih kepala daerah bukan hal yang baru. Kedekatan tersebut terkait kerja sama sesama kepala daerah.
"Bukan sesuatu yang baru. Kita melihatnya ini sebagai sesuatu yang baru karena mendekati Pilpres. Tapi itu momen-momen yang biasa terjadi. Kan bisa lihat, bagaimana dia dengan Peter Laiskodat pada saat mereka berbincang tentang bagaimana DKI akan membeli sapi dari NTT. Juga dengan Khofifah sebelumnya. Juga dengan Ganjar. Kemarin dengan RK," kata Geisz pada Minggu (27/2).
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut kemesraan keduanya untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden akan terhenti jika tidak ada partai yang mengusung mereka. Terlebih karena keduanya bukan merupakan kader dari partai.
Baca Juga : Pengamat: Ahok Potensial Gerus Pemilih Prabowo-Gibran
“Artinya jika elektabilitasnya tinggi pun kalau partai tak mau usung dan dukung ya enggak bisa bertanding di Pilpres. Biasanya partai dukung, satu ketua umum atau kader partai, satu lagi dari non partai. Karena PT 20 persen itu partai yang kuasa,” kata Ujang.
Sebelumnya, Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengatakan saat ini PKS belum menentukan sikap. Namun ia mengatakan semua calon yang potensial masuk dalam radar PKS.
Hanya saja, untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 harus memenuhi Presidential Threshold. Dimana partai harus memiliki 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional jika ingin mengusung pasangan Capres sendiri.
Baca Juga : Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud, Eks KSAU: Kita Lawan Orang Tak Beretika
“Hal tersebut memaksa delapan partai di DPR saat ini, termasuk PKS untuk berkoalisi. Hanya PDIP yang dapat mengajukan calon secara mandiri tanpa koalisi. Semua nama calon yang potensial tentu akan dipertimbangkan oleh berbagai partai,” kata Muzzammil.
