RAKYATKU.COM, BARRU - Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga Center Barru terus disempurnakan. Kini ada baru di tempat itu, yakni layanan pengurusan keimigrasian dan konsultasi layanan hukum.
Dua layanan ini resmi terintegrasi di MPP setelah dilakukan nota kesepahaman atau nota kesepahaman antara Pemerintah (Pemkab) Barru dengan Kantor Imigrasi Parepare dan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Barru, Selasa pagi (15/2/2022).
Bupati Barru, Suardi Saleh, mengatakan perjanjian kerja sama ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Baca Juga : Bupati Barru Tekankan Pentingnya Suara Anak dalam Pembangunan Daerah
"Kami berterima kasih atas MoU ini. Pelayanan satu atap satu pintu tujuan bagaimana melayani masyarakat dengan mudah dan cepat," ungkap syukur Suardi.
"Semakin banyak instansi pelayanan yang tergabung di MPP semakin mempermudah masyarakat kita dalam mengurus administrasi dan kebutuhan lainnya yang ada di MPP," tambahnya.
Sejak diresmikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, pada 2019 lalu, MPP kini menjadi kebanggan masyarakat Barru. MPP menjadi pusat rujukan studi banding di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan telah mendapat kunjungan dari pelbagai instansi pemerintahan.
Baca Juga : Bupati Barru Ajak Petani Tingkatkan Produktivitas Melalui Tradisi Mappalili
Tercatat MPP pernah dikunjungi Pemerintah Provinsi papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan pimpinan institusi perwakilan BI Provinsi Sulsel maupun anggota DPRD dari berbagai daerah.
"Kami berharap pelayanan di MPP setiap tahun meningkat. Mari sama-sama berinovasi untuk mendorong percepatan pelayanan di Kabupaten Barru," kata bupati dua periode ini di hadapan hadirin usai penandatanganan nota kesepahaman.
Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Barru, Ardi Suryanto, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Barru. Dengan kerja sama ini, kata dia, konsultasi hukum masyarakat di MPP sudah bisa berjalan.
Baca Juga : Bupati Barru Dorong Kegiatan Berburu Babi Di Desa Lompo Tengah Jadi Atraksi Wisata Tahunan
"Sudah menjadi bagian dari tugas kami memastikan program pemerintah terlaksana dengan baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya layanan konsultasi hukum ini kini bisa dilakukan di MPP," ujar Ardi.
Sesuai harapan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Ardi, bahwa setiap masalah Hukum di Indonesia, jika bisa diselesaikan di awal akan lebih baik dari masuk ke pengadilan. (*)
