Sabtu, 25 Desember 2021 19:28

Asosiasi Profesor Indonesia Gelar Diskusi Rencana Amandemen UUD 1945

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Asosiasi Profesor Indonesia Gelar Diskusi Rencana Amandemen UUD 1945

Tamsil Linrung yang didaulat untuk menyampaikan materi tentang naskah akademik amandemen dalam pandangan DPD RI.

RAKYATKU.COM -- Asosiasi Profesor Indonesia (API) bekerja sama Kelompok DPD RI di MPR melaksanakan diskusi tentang Rancangan Amandemen ke V UUD 1945, Sabtu (25/12/2021) secara virtual.

Hadir dalam acara diskusi Tamsil Linrung, ketua Kelompok DPD di MPR; Prof Anwar Arifin; Prof Muhammad Askin; Hakim Konsitusi, Prof Aswanto; Prof Armin Arsyad, dekan FISIP unhas; dan Andi Ina Kartika, ketua DPRD Sulsel.

Profesor Anwar Arifin selaku ketua asosiasi sekaligus penggagas diskusi menyampaikan pentingnya membuka ruang diskusi secara luas dengan publik agar mendapat masukan atas rencana amandemen.

Baca Juga : Analogikan seperti LSM, Tamsil Linrung Sebut DPD Perlu Penguatan Peran

Selanjutnya Tamsil Linrung yang didaulat untuk menyampaikan materi tentang naskah akademik amandemen dalam pandangan DPD RI, menyampaikan rencana amandemen kelima adalah amanat dari Tap MPR yang merekomendasikan tujuh poin. Di antaranya pokok-pokok haluan negara (PPHN), penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, dan sistem presidensial.

 

"Sebagai senator, tentu kepentingan kami adalah mengikuti alur publik yang saat ini mayoritas menginginkan perbaikan bangsa dari pintu presidential threshold 0 persen. Kami setuju dengan PT 0 persen dan akan mendorong hal ini melalui amandemen," kata Tamsil.

Baca Juga : Buka Mukernas IV PP Lidmi, Tamsil Linrung: Indonesia Butuh Gerakan Anak Muda Progresif

Selanjutnya, Prof Muhammad Askin sebagai pemateri penanggap menyetujui poin-poin atas rencana amandemen di antaranya perlunya PPHN dan penguatan DPD sebagai lembaga yang harus sejajar dengan DPR dari segi kewenangan karena sama-sama dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

Sponsored by MGID

Hanya saja memang perlu dibatasi pada poin-poin yang berhubungan dengan kepentingan daerah.

Selanjutnya Andi Ina Kartika selaku ketua DPRD Sulsel juga setuju atas rencana amandeman agar daerah memiliki arah yang jelas dalam pembangunan. Dia juga setuju atas poin penguatan kewenangan DPD RI.

Baca Juga : Senator Sulsel Apresiasi MK Buka Peluang Presidential Threshold Nol Persen

 

#Tamsil Linrung