RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan menegaskan, Polri termasuk jajaran Polda Sulsel bukanlah lembaga yang antikritik.
Pasalnya, jajarannya sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagaimana sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
“Polda Sulsel tidak akan pernah antikritik. Semua masukan yang sifatnya membangun akan kita tampung, untuk dijadikan bahan instrospeksi agar menjadi semakin baik ke depannya,” kata E Zulpan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/10/2021).
Baca Juga : Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Perkuat Sinergitas Kamtibmas Unismuh dengan Institusi Kepolisian
Semangat antikritik, imbuh E Zulpan, sudah digelorakan sejak Kapolri mengusung konsep Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan, di internal Polri. Menurut E Zulpan, gagasan itu lahir karena semangat perubahan yang lebih baik untuk institusi Polri.
“Semangat awal mengusung konsep Presisi untuk mewujudkan polisi yang tegas namun tetap humanis masih terus berjalan hingga saat ini. Dalam proses menuju lebih baik tentu ada dinamika yang berkembang. Karena itu, segala kritik dan masukan yang ada akan dijadikan bahan evaluasi untuk Polri jauh lebih profesional dan baik lagi,” ucap E Zulpan.
Kombes Pol E Zulpan memastikan segenap personel jajaran Polda Sulsel menjunjung tinggi keadilan dalam penegakan hukum. Menurutnya, Polri sangat berterima kasih pada masyarakat yang menyampaikan kritik kepada Polri.
Baca Juga : Wakapolres Wajo Periksa Kondisi Ruangan Tahanan
Lebih dari itu, lanjut E Zulpan menegaskan jajaran Polda Sulsel akan merespons cepat dengan menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan secara profesional dan akuntabel terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian publik.
E Zulpan juga mengatakan selama ini Polri telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kamtibmas dengan baik. Hal itulah dalam jajak pendapat Litbang Kompas menyatakan apresiasi masyarakat terhadap kerja pemerintah di bidang hukum khususnya terhadap Polri 77 persen, lebih tinggi dari lembaga hukum yang lain di Indonesia.
