RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD). Acara di Hotel Harper, Makassar, Kamis (30/9/2021) ini mengangkat tema "Mengawal Kebijakan Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19".
Hadir sebagai narasumber, Prof Idrus Paturusi, Prof Aminuddin Ilmar, dan Azhar Arsyad. Dibuka langsung oleh Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol Chuzaini Andi Patoppoi didampingi Direktur Intelkam Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Dwi Suryo Cahyono.
Brigjen Patoppoi mengatakan, FGD ini diharapkan mampu melahirkan gagasan atau rekomendasi yang bisa membuat semua pihak dengan sadar mengawal kebijakan pemerintah dalam melawan pandemi Covid-19.
Baca Juga : Hadiri FGD Dispar Makassar, Bapenda Bicara Peningkatan PAD Terkait Event Hiburan
Hal lain yang ditekankan Brigjen Patoppoi adalah membantu mengawal dan menyukseskan vaksinasi serta penerapan protokol kesehatan secara ketat di masyarakat.
"Tentu yang perlu dilakukan pendekatan adalah ke rekan-rekan mahasiswa. Hadir dalam FGD ini wakil dekan bidang mahasiswa, tentu harapannya bahwa harus ada cara baru mendekati adik-adik mahasiswa kita terutama dalam mengawal kebijakan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19," ujar mantan Direskrimum Polda Jabar itu.
Hal lain yang ditekankan Brigjen Patoppoi adalah masih adanya masyarakat yang tidak percaya soal Covid-19. Akibatnya, masih banyak warga yang enggan menerima vaksinasi.
Baca Juga : Pemkab Wajo Gelar FGD Bahas Persiapan Lenyusunan APBD Tahun Anggaran 2025
"Dari hasil FGD ini bisa lahir ide dan gagasan yang bisa diberitahukan ke masyarakat agar bisa menyukseskan program vaksinasi Covid-19 itu," katanya.
Prof Idrus Paturusi dalam materinya memaparkan bahwa sejak awal pandemi, usaha pemerintah dalam menghadapi Covid-19 begitu keras. Hanya saja, sinergitas berbagai pihak dinilainya masih kurang.
"Tentu apa yang disampaikan Pak Wakapolda soal vaksin, saya kira itu penting. Salah satu cara selain protokol kesehatan kalau mau pandemi berakhir adalah vaksinasi. Nah, ini harus didukung semua pihak agar bisa terlaksana dengan baik," ujar mantan rektor Unhas dua periode itu.
Baca Juga : Bappeda Kota Makassar Gelar FGD Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
Meski begitu, Prof Idrus meminta semua pihak untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 khususnya di Sulsel, yang saat ini mengalami penurunan kasus secara tajam.
Pakar hukum Unhas, Prof Aminuddin Ilmar meminta agar instrumen hukum yang digunakan dalam masa pandemi ini perlu diperjelas. Dia menyebut tidak cukup dengan instruksi menteri, tetapi perlu instruksi presiden atau undang-undang.
Sementara anggota DPRD Sulsel, Azhar Arsyad bercerita bahwa awal pandemi ini membuat semua pihak gagap. Termasuk pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan di masa pandemi.
Baca Juga : Telusuri Persoalan Kenaikan Harga Beras, kPPU Kumpulkan Pelaku Usaha , Pemerintah, dan Satgas Pangan
"Pengawasan dan penegakan hukum saya kira menjadi kunci dalam mengawal kebijakan pemerintah saat pandemi sekarang. Karena memang awal-awal kita di lapangan saling menyalahkan satu sama lain," urai ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel itu.
