RAKYATKU.COM -- Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menjelaskan perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi yang dia maksud. Di antaranya mengurangi durasi penyimpanan pada lini tertentu. Terutama pada distributor. Juga peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi.
"Sangat penting pelibatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai agen penyalur pupuk subsidi. Karena Bumdes sebagai bagian dari tangan panjang institusi pemerintahan desa akan berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal," kata Andi Akmal usai rapat kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian yang juga menghadirkan direksi PT Pupuk Indonesia Holding Company, Selasa (21/9/2021).
Baca Juga : Tiga Desa Dapat Bantuan Mesin Pengering Padi, Wabup Wajo Sampaikan Terima Kasih ke Akmal Pasluddin
"Ini ke depannya akan dapat mengurangi durasi penyimpanan pupuk bersubsidi sehingga tidak mengendap begitu lama. Sekaligus ada penguatan pengawasan pupuk bersubsidi yang beredar pada wilayah tingkat pedesaan," lanjut Andi Akmal.
Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan 2 ini mengatakan, sisa stok pupuk bersubsidi di akhir tahun 2021 sebesar 1.899.646 ton harus dipastikan betul dapat mengamankan stok awal tahun 2022.
Perlu ada uji masif pelibatan Bumdes pada sinergi kemampuan penyediaan pupuk untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021. "Sehingga ada keyakinan yang kuat bahwa pelibatan Bumdes merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi terdistribusinya pupuk subsidi ke petani," katanya.
Baca Juga : PKS Tolak Kebijakan Impor Beras, Andi Akmal Pasluddin: Sungguh Terlalu kalau Benar Terjadi
"Pada posisi lini IV inilah, dimana pupuk berada di gudang distributor dan kios pada level kabupaten, kecamatan, hingga desa, terjadi proses durasi yang terlalu lama penyimpanan pupuk subsidi tidak segera dilepas ke petani. Informasi ini langsung saya dapatkan ketika berinteraksi langsung dengan pelaku usaha tani, baik pada saat bimtek maupun silaturahmi ke kediaman para petani," ungkap mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel ini.
Merujuk informasi yang disampaikan PT PIHC, Andi Akmal menerangkan stok pupuk bersubsidi per 17 September 2021 mencapai 275 persen apabila dibandingkan dengan ketentuan stok minimum yang ditentukan.
Baca Juga : Andi Akmal: Mentan SYL Gigih Semangati Petani Bertanam di Tengah Pandemi
Artinya, hingga akhir tahun mesti tidak ada suara dari para petani di seluruh Indonesia akan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Selama ini keluhan para petani adalah bukan pupuk secara umum yang langka. Akan tetapi, keberadaan pupuk subsidi yang langka. Oleh karena itu, untuk menghindari berulang kembalinya kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, selain upaya kartu tani juga perlu tindakan pelibatan Bumdes sebagai pelaku distribusi penyaluran pupuk bersubsidi," tutup Andi Akmal Pasluddin.
