RAKYATKU.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bertemu Direktur Jenderal (Dirjen) FAO, Qu Dongyu di sela-sela rangkaian pertemuan Menteri Pertanian negara G-20.
Hasil pertemuan tersebut adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
"Sebagai negara agraris dan salah satu negara pengekspor terbesar produk pertanian, Indonesia terus berupaya meningkatkan berbagai perannya di tingkat global. Peran aktif indonesia di kancah internasional diperlukan sebagai sarana diplomasi yang secara pararel mendukung upaya peningkatan sektor pertanian dalam negeri," kata Mentan, Sabtu (18/9/2021).
Baca Juga : Kunjungan Kerja ke Gowa, Mentan Ingatkan Distributor Pupuk Tak Macam-macam
Penguatan KSST, menurut Mentan, digunakan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kerja sama pembangunan internasional seperti tercantum dalam RPJMN 2020-2024.
"Terlebih lagi Indonesia yang merupakan bagian dari G20. Melalui skema ini, diharapkan mampu menciptakan keuntungan bersama dan berkontribusi positif dalam mendukung tujuan bersama negara-negara G20 untuk menciptakan kesejahteraan secara global," ungkapnya.
Mentan SYL mengungkapkan bahwa kesepakatan ini merupakan wujud komitmen Indonesia dari sektor pertanian untuk turut membangun ketahanan pangan global sebagai innovative leader serta berbagi best practices dengan stakeholder lainnya.
Baca Juga : Mentan Andi Amran Sulaiman Apresiasi Penjabat Gubernur Prof Zudan
“Kami siap untuk memposisikan diri sebagai innovative leader untuk dapat berbagi best practices dengan multi-stakeholder, khususnya di negara-negara mitra yang kurang berkembang,” ungkap Mentan SYL dalam pertemuan tersebut.
Menurut Mentan SYL, MoU yang ditandatangani antara Kementerian Pertanian dengan FAO meliputi berbagai aspek yang diharapkan secara komprehensif mampu menyelesaikan permasalahan global yang ada pada bidang pertanian dan ketahanan pangan serta untuk mencapai tujuan pembanguan berkelanjutan.
Indonesia melalui Kementerian Pertanian dalam implementasi kerja sama ini nantinya akan berperan dalam bentuk dukungan teknis; pengembangan kapasitas kelembagaan; transfer pengetahuan, pengalaman, dan teknologi inovatif; pertukaran pembelajaran (ahli teknis, petani, pembuat kebijakan); serta platform berbagi informasi/pengetahuan/pengalaman dan kolaborasi.
Baca Juga : Kementerian Pertanian Beri 300 Beasiswa Pengembangan SDM Sawit untuk Lulusan SMA di Sulsel
Kementerian Pertanian sendiri sebelumnya telah melaksanakan dan berperan dalam lebih dari 100 proyek kerja sama yang manfaatnya dirasakan lebih dari 50 negara di Asia, Afrika, dan Pasifik, serta di Palestina.
Beberapa balai di Kementerian Pertanian menjadi Center of Excellence dalam pelaksanaan KSST, di antaranya BBIB Singosari (inseminasi buatan) dan Balai Pelatihan Pertanian (Lembang, Batu, Ketindan).
Baca Juga : Pejabat Bupati Wajo Hadiri Kunjungan Mentan RI di Rujab Gubernur Sulsel
Kementan merupakan perintis dalam pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian, Farmer’s Agricultural and Rural Training Center (FARTC) di Tanzania dan Agricultural Rural Farmers Training Center (ARFTC) di Gambia.
Mentan SYL mengungkapkan bahwa penandatanganan MoU ini diharapkan akan semakin memperkuat peran leadership Indonesia dalam kerangka KSST di sektor pertanian dan meningkatkan kontribusi Indonesia terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030).
Posisi Indonesia sebagai “pemain netral” menjadi nilai tambah dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara selatan lainnya. Peningkatan peran aktif Indonesia di KSST ini sangat penting untuk memberikan manfaat dalam pembangunan baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik
Baca Juga : Ditjen Perkebunan Kementan Tetapkan Harga Pembelian Tebu
Sebagai informasi, KSST merupakan kerja sama antar negara-negara berkembang sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi atas tantangan bersama di bidang pembangunan.
Konfigurasi skema KSST sendiri terdiri dari beberapa bagian yakni negara selatan (sebutan lain untuk negara sedang berkembang) penerima bantuan, negara selatan pemberi bantuan (donor), serta negara maju dan institusi multilateral sebagai pendonor dan pendukung. Sejak tahun 1980-an, Indonesia mulai beralih menjadi negara donor dan terus berkomitmen untuk memperkuat KSST.
