RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel punya alokasi anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf).
Namun, anggaran itu sudah sembilan bulan terakhir belum juga dicairkan. Persoalannya karena administrasi yang belum diselesaikan pimpinan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel.
Hal itupun berimbas pada pelaku ekonomi kreatif lokal yang selama ini mendukung produksi dan pengembangan promosi digital di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Sudah sembilan bulan mereka tidak menerima honor.
Baca Juga : Honor Jasa Pelaku Ekraf Belum Dibayarkan, DPRD Sulsel Kejar Klarifikasi Kadisbudpar
Hal ini dikeluhkan para pelaku ekonomi kreatif salah satunya Arfah Aksa yang juga Ketua Gabungan Admin Sulawesi Selatan (GASS). Dia menyesalkan lemahnya dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam membuka ruang kreatifitas pelaku ekonomi kreatif seperti desain grafis, konten kreator, produser film, komposer lagu, dan pengelola admin-admin media sosial.
"Kolaborasi saat ini sangat penting guna mempercepat pemulihan ekonomi, tapi saya lihat ini menjadi hal yang terlupakan. Padahal, industri kreatif ini sebenarnya adalah tulang punggung ekonomi. Kok, malah kurang diberi ruang," kata Arfah, Kamis (16/9/2021).
Kegiatan para pelaku ekonomi kreatif ini, lanjut Arfah, telah diakomodasi dalam program kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulsel yang selama ini menjadi lokomotif ruang berekspresi dan berkarya pelaku ekonomi kreatif daerah.
Baca Juga : Honor Jasa Pelaku Ekraf Belum Dibayarkan, DPRD Sulsel Kejar Klarifikasi Kadisbudpar
"Kami lihat perhatian Dinas Pariwisata Sulsel minim. Buktinya anggaran kegiatan badan promosi daerah sampai sekarang belum diakomodir. Ruang berkarya kami betul-betul telah dimatikan," keluhnya.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meminta sejumlah provinsi memberikan ruang berekspresi bagi pelaku ekraf. Dia pun menyayangkan perhatian Pemerintah Provinsi Sulsel justru menutup ruang yang bisa menggerakkan pelaku jasa lokal.
"Kalau ruang berekspresi kami betul-betul tertutup, ini bukan pemulihan ekonomi lagi, tapi pembunuhan ruang kreativitas kami," tegasnya.
Baca Juga : Honor Jasa Pelaku Ekraf Belum Dibayarkan, DPRD Sulsel Kejar Klarifikasi Kadisbudpar
Selain keluhan perwakilan dari unsur komunitas khususnya pelakau ekraf Sulsel, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) juga telah mengkritik kebijakan refocusing anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menghapus belanja media.
"Kami kecewa dengan Pemprov Sulsel yang tak lagi memandang industri media sebagai hal penting. Belanja media masih dianggap sebelah mata. Ini yang keliru," kata Herwin, beberapa waktu lalu.
Herwin juga menyesalkan kecilnya perhatian pemerintah provinsi terhadap keberlangsungan bisnis industri media lokal di Sulsel.
Baca Juga : Honor Jasa Pelaku Ekraf Belum Dibayarkan, DPRD Sulsel Kejar Klarifikasi Kadisbudpar
"Saya juga heran. Pemprov Sulsel yang seharusnya menjadi pilar terdepan mendorong Pemulihan EkonomI Nasional (PEN). Justru mengorbankan pelaku industri hanya untuk kepentingan program yang tidak jelas," sesalnya.
Dia berharap pimpinan di lingkungan pemerintah provinsi tidak hanya memperhatikan pelaku industri skala besar saja.
"Industri media itu salah satu penggerak UMKM di Sulsel. Pemprov harus sadar dengan kehadiran kami. Pencitraan daerah ada di sektor media. Bisnis kami jangan dimatikan," kata dia.
