Jumat, 23 Juli 2021 08:50

Diduga Bantu Nurdin Abdullah Terima Suap, Ini Dakwaan Eks Sekretaris Dinas PUTR Sulsel

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Agenda sidang dengan pembacaan dakwaan digelar di Ruang Sidang Harifin A. Tumpa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (22/7/2021).
Agenda sidang dengan pembacaan dakwaan digelar di Ruang Sidang Harifin A. Tumpa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (22/7/2021).

Dalam dakwaan JPU KPK, Edy Rahmat diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Eks Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat, yang juga merupakan terdakwa penerima suap dalam kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021 menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Makassar.

Agenda sidang dengan pembacaan dakwaan digelar di Ruang Sidang Harifin A. Tumpa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (22/7/2021).

Terdakwa Edy Rahmat mengikuti sidang secara virtual di Rutan Gedung Merah Putih, Jakarta.

Baca Juga : Terima Vonis Hakim, Kuasa Hukum Agung Sucipto Pastikan Tidak Akan Banding

Sidang dipimpin Hakim Ketua Ibrahim Palino, didampingi dua Hakim Anggota, yaitu M. Yusuf Karim dan Arif Agus Nindito.

Sementara, yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yaitu M. Asri Irwan, Siswhandoni, dan Arif Usman.

 

Dalam dakwaan JPU KPK, Edy Rahmat diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga : Jika Eksepsi Ditolak Majelis Hakim, Kuasa Hukum Edy Rahmat Akan Ajukan Banding

Edy Rahmat diduga telah melakukan atau turut serta dalam perbuatan menerima hadiah atau janji untuk Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah.

JPU mengatakan melalui Edy Rahmat, Nurdin Abdullah menerima uang tunai yaitu sejumlah Rp2,5 miliar atau sekitar jumlah itu dari Agung Sucipto selaku pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba.

Sponsored by MGID

Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Diduga bahwa uang tersebut diberikan agar Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan memberikan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proyek pembangunan infrastruktur aumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021.

Baca Juga : Diduga untuk Kepentingan Pribadi Nurdin Abdullah, JPU Beber Sejumlah Kejanggalan CSR Pembangunan Masjid

Hal itu agar dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin.

Menurut jaksa, hal itu bertentangan dengan kewajiban Nurdin Abdullah selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Baca Juga : Bacakan Eksepsi, Kuasa Hukum Edy Rahmat Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat

Jo pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Edy Rahmat juga diduga telah menyerahkan uang sejumlah Rp2,8 miliar, kepada Gilang yang merupakan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan, dari total Rp3,24 miliar.

Baca Juga : JPU Menduga Uang Sumbangan Masjid untuk Kepentingan Nurdin Abdullah

Sisanya sebesar Rp324 juta, diambil terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Atas perbuatannya, Edy Rahmat juga diancam dengan pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Sponsored by advertnative
 
Penulis : Usman Pala
#Edy Rahmat #Kasus KPK Nurdin Abdullah #Dinas PUTR Sulsel