RAKYATKU.COM, BARRU - Bupati Barru, Suardi Saleh, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Sulsel dan rombongan di ruang kerjanya, Selasa(8/6/2021).
Kunjungan ini untuk penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pemkab barru djpb sulsel" href="https://rakyatku.com/tag/pemkab-barru">Pemerintah Kabupaten Barru dalam pengelolaan keuangan daerah.
Suardi Saleh mengapresiasi langka DJPb Kanwil Sulsel untuk menjalin kerja sama. Ini menjadi langkah efektif untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan perbendaharaan daerah Barru agar makin baik.
Baca Juga : Bupati Barru Tekankan Pentingnya Suara Anak dalam Pembangunan Daerah
Suardi Saleh mengatakan, program kerja sama pembinaan peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan keuangan dan perbendaharaan perlu dilakukan. Pasalnya, pandemi COVID-19 benar-benar membuat banyak perubahan.
Perubahan dimaksud, seperti pola hidup dan tak terkecuali tata kelola pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.
Kepala Kantor DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful, mengatakan usai penandatangan MoU, DJPb segera melakukan pendampingan.
Baca Juga : Bupati Barru Ajak Petani Tingkatkan Produktivitas Melalui Tradisi Mappalili
"Pendampingan ini untuk saling bertukar informasi dan konstribusi terbaik dalam perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Barru,” ucapnya.
Dia mengatakan, program pendampingan ini dilakukan bersama seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
“Dengan adanya bentuk kerja sama seperti ini, diharapkan mendukung kabupaten di seluruh wilayah Sulsel untuk dijadikan role model. Kami juga berharap Barru bisa menjadi contoh untuk kabupaten lainnya di seluruh Indonesia,” ungkap Saiful.
Baca Juga : Bupati Barru Dorong Kegiatan Berburu Babi Di Desa Lompo Tengah Jadi Atraksi Wisata Tahunan
Lebih lanjut, Saiful menjelaskan, DJPb telah membangun aplikasi MAMMINASATA, aplikasi ini adalah sistem mengelolaan keuangan desa, selain itu, juga mengembangkan aplikasi SIKSULTAN untuk aplikasi sistem pengelolaan keuangan tingkat kabuapten. Aplikasi ini bisa diunduh di ponsel karena berbasis Android.
“Selain tata kelola pemerintahan, DJPb juga melakukan pendampingan langsung ke tingkat desa. Untuk Pemerintah Kabupaten Barru kami apresiasi atas realisasi dana desa yang sudah mencapai 42 persen. Ini adalah kemajuan realisasi dibandingkan dengan kabupaten lain," tuturnya.
"Kami juga sangat bangga dengan Kabupaten Barru karena pada tahun ini kembali mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan keuangan yang telah diraih beberapa tahun berturut-turut,” ucapnya.
Baca Juga : Dinas Pertanian Barru Bersama Petani: Mengatasi Tantangan El Nino dengan Varietas Pendek
Turut hadir pada kesempatan ini, Wakil Bupati Barru, Aska Mappe; Asisten I, Herman Jaya; Asisten II, Abdul Rahim; Kepala BPKAD, Abu Bakar; Kadis Pertanian, Ahmad; Kadis Perhubungan, Anshar Tahir; Kepala Bappeda, Umar Sinampe; Kadis Perikanan dan Kelautan, Andi Sidda; Kadis Pendidikan, Andi Adnan Azis; Kadis PUPR, Baharuddin; Kadis DPKP, Fadly R. Pawae; Kabag Hukum Naidah; dan Kabag Pemerintahan, Andi Amiruddin Rum.
