LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, memperkenalkan inovasi Getar Dilan alias Gerakan Tanam Sayuran di Lahan Pekarangan di hadapan Menteri Sosial Tri Rismaharini, sebagai salah satu solusi untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Indah mengatakan, kehadiran inovasi Getar Dilan dengan melibatkan sebagian besar kaum perempuan dalam menggerakkan roda perekonomian tak bisa dipandang sebelah mata.
“Pelibatan kaum perempuan dalam inovasi Getar Dilan bisa membantu pemenuhan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, inovasi ini sekarang kami usul masuk ke dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nassional Sinovik 2021 karena dampak dari kehadiran inovasi ini sangat besar, utamanya dalam pemenuhan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi,” kata Indah saat menjadi Narasumber 50 Perempuan Berpengaruh Melawan Pandemi Covid-19 dalam kegiatan Diskusi Daring yang digelar Tempo Media Group untuk memperingati 50 Tahun Media Tempo, Rabu (21/4/2021).
Indah mengikuti diskusi daring dari Ruang Kerjanya di Kantor Bupati. Diskusi kali ini mengambil tema “Memaksimalkan Program Bantuan Sosial untuk Gerakan Ekonomi di Masa Pandemi”, dan menghadirkan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai Keynote Speaker. Selain Indah, diskusi ini juga dihadir secara virtual beberapa Kepala Daerah perempuan, seperti Wali Kota Tanjung Pinang Rahma, Bupati Indramayu Nina Agustina, Wali Kota Singkawang Kalbar Tjhai Chui Mie, dan dipandu oleh Moderator Aisha Shaidra yang juga adalah Wartawati Tempo.
Baca Juga : Jadi Inspektur Upacara HUT RI Ke-79, Bupati Liuwu Utara: Ini Tahun Terakhir Saya Memimpin Upacara Bendera
Selain memanfaatkan inovasi Getar Dilan, pelibatan sektor UMKM dan IKM juga terus didorong untuk menopang pergerakan roda perekonomian guna mengakselerasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi. “Kami mendorong UMKM dan industri kecil menengah (IKM) karena jika sektor ekonomi yang kita dorong akan memiliki multiplier effect atau dampak berganda karena jika industri kecilnya bergerak akan membuka lapangan pekerjaan, dan semakin banyak orang yang akan memberi manfaat, mendapatkan semacam insentif dari pembukaan lapangan kerja tersebut, sehingga daya beli masyarakat meningkat,” papar Indah.
“Jadi, kami tidak menyentuh lagi untuk rumah tangga karena kami menganggap bantuan dari pemerintah pusat sudah cukup dan sangat membantu pemerintah daerah. Tinggal memang tingkat ketepatan validasi datanya saja yang perlu dibenahi,” sambungnya. Dijelaskan Indah, sektor UMKM kini sudah mulai produktif. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong melalui BPUMKM atau bantuan produktif usaha mikro kecil menengah, dengan mengusulkan sekira 13.200 UMKM, di mana ada 6.462 UMKM yang telah mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta per kelompok. “Alhamdulillah, dapat terealisasi sekitar 6.462 UMKM yang mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta per UMKM,” sebut dia.
Masih Indah, pemberian bantuan khusus ke UMKM bukan tanpa alasan yang kuat. UMKM, kata dia, kini mulai tumbuh dan produktif di Luwu Utara. Tak salah kemudian, ketika Luwu Utara mendapat reward berupa anggaran penanganan COVID-19 karena dinilai terbaik dalam penanganan COVID-19, sebagian besar anggaran ditujukan kepada UMKM, baik itu berupa pelatihan peningkatan kualitas UMKM, dan pelatihan digitalisasi pemasaran untuk membantu produksi UMKM dapat diserap oleh pasar yang juga melibatkan kaum perempuan.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Letakkan Batu Pertama Pembangunan DAK Fisik Pendidikan
Lebih jauh ia mengatakan, selain menghantam sektor kesehatan, COVID-19 juga menyerang sendi-sendi perekonomian. Tak salah ketika pemulihan ekonomi terus digenjot melalui pelibatan UMKM. Meski begitu, fokus lainnya juga tidak bisa diabaikan, termasuk BST, PKH, dan bantuan pangan non tunai. Semua itu, kata dia, adalah upaya untuk menjaga konsumsi rumah tangga masyarakat tetap terjaga. “Bantuan PKH cukup jelas karena berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. nah, kami harap terjadi verifikasi data karena tujuan pemerintah memberi stimulan belanja kepada rumah tangga betul-betul berdampak pada stimulus fiskal, tak hanya di pusat tapi juga di daerah,” tandasnya.
