RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah telah memutuskan dan mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini. Kebijakan ini dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya penyebaran COVID-19.
Larangan mudik Lebaran untuk kedua kalinya setelah tahun lalu ini mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat tidak terkecuali di Sulawesi Selatan.
"Saya belum mengetahui landasan larangan mudik itu secara pasti, terutama jika dikaitkan dengan banyaknya kebijakan yang pada prinsipnya memberikan kelonggaran pada aktivitas masyarakat. Seperti dibolehkan ibadah Ramadan, begitu juga dengan dibukanya kembali tempat-tempat pariwisata di berbagai tempat, dan banyak lagi hal-hal yang tadinya begitu ketat dikontrol oleh pemerintah kini mulai dilonggarkan," kata Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Kamis (8/4/2021) malam.
Baca Juga : Ratusan Mahasiswa Merangsek Masuk ke Pelataran Gedung DPRD Sulsel, Tolak Revisi UU Pilkada
Legislator dari Fraksi PKS itu mengatakan, masih ada masyarakat yang bertanya-tanya terkait kebijakan tersebut. Bahkan bisa jadi, kata dia, akan ada masyarakat yang tidak mematuhi larangan mudik Lebaran tersebut.
"Jadi kalau hari ini ada kebijakan yang memperketat bahkan melarang mudik, saya kira masyarakat akan bertanya-tanya. Boleh jadi masyarakat akan mengabaikan larangan mudik kalau tidak ada alasan yang logis yang bisa dipahami oleh masyarakat," tambahnya.
Olehnya itu, dia menilai perlu ada penjelasan-penjelasan lebih rasional yang disampaikan kepada masyarakat. Melibatkan elemen-elemen dalam masyarakat pun disebutnya penting untuk membantu pemerintah menyosialisasikan larangan mudik ini.
Baca Juga : Ketua DPRD Sulsel Dampingi Pj Gubernur Prof Zudan Kunjungan Operasi Pasar Jelang Iduladha
"Jadi saya kira perlu ada penjelasan yang lebih logis dari pemerintah yang dapat diterima oleh masyarakat terkait larangan mudik ini. Harus ada penyampaian yang lebih logis. Disampaikan secara terbuka oleh pemerintah dan juga mendorong partisipasi masyarakat melalui elemen-elemen di masyarakat kita. Baik secara struktural pemerintahan maupun juga oleh elemen masyarakat lain seperti alim ulama," jelas Muzayyin.
"Kalau larangan mudik diterapkan dan tidak ada penjelasan logis yang bisa diterima oleh masyarakat, saya juga meyakini bahwa larangan mudik ini tidak akan maksimal," sambungnya.
Meski telah ada masyarakat yang patuh menerapkan protokol kesehatan, sejauh ini masih ada juga yang melanggar.
"Sekarang saja dengan kondisi yang ada masyarakat melakukan kegiatan yang tidak sesuai protokol kesehatan. Lagi pula kalau misalnya larangan mudik karena di kampung tidak boleh berkerumun, trus bagaimana di kota?" katanya.
