RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Golkar Sulsel, Taufan Pawe, mengingatkan kader di Sulsel yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bekerja maksimal demi kepentingan rakyat.
Tak hanya itu, para kader Golkar yang menjadi wakil rakyat dituntut untuk menjaga nama baik partai Golkar. Hal ini disampaikan TP, sapaan akrab Taupan Pawe, pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Makassar di Novotel Makassar Grand Shayla, Selasa (9/3/2021).
"Fraksi sudah menjadi wajah Golkar bekerja untuk tata kelola pemerintahan. Fraksi punya peran sangat penting. Saya tidak mau dengar anggota fraksi, apalagi di Makassar yang jadi barometer perpolitikan, harus tampil elegan, tampil tanpa cacat untuk perjuangkan masyarakat," kata TP.
Baca Juga : Tim Hukum Golkar Sulsel Ikuti Bimtek Hukum Acara PHP yang Diselenggarakan MK
TP menegaskan, semua kader harus bekerja keras dan bersama sama untuk membesarkan Partai Golkar. Ia juga mengingatkan para anggota dewan tidak hanya berkunjung ke masyarakat saat kegiatan reses.
"Untuk memajukan Golkar tidak boleh ada kader berpangku tangan. Jangan hanya kunjungi konstituen saat reses, tapi harus bergerak, siram akar rumput yang ada," tambahnya.
Terkait hal tersebut, TP menegaskan tidak hanya sebatas bicara. Ia mengatakan DPD I melakukan monitoring terhadap semua DPD II. Bahkan ke depan, untuk maju sebagai bakal calon legislatif akan dilihat dari upaya para kader membesarkan Partai Golkar.
Baca Juga : Usai Hadiri Open House Airlangga, TP Minta Waspadai 'Makelar' Usungan Cakada Golkar dan Pimpinan Dewan
"DPD I tidak tinggal diam, kita melakukan monitoring dan evakuasi per tiga bulan. Nanti caleg bukan 1 tahun atau 6 bulan baru muncul. Ada aturan dari rapimnas, ini sejalan dengan pemikiran saya. Tahun 2022 ada penjaringan calon legislatif, siapa yang mau membesarkan partai atau tidak hanya sekadar caleg, nanti dilihat. Semua nanti akan disosialisasikan," bebernya.
Setelah melakukan upaya membesarkan Partai Golkar, TP mengatakan para kader boleh membicarakan apa yang menjadi haknya di Partai Golkar.
"Kalau kewajiban membesarkan partai sudah dijalankan, tangan sudah basah dan berkeringat baru boleh bicara hak. Bisa ikut calon legislatif termasuk kepala desa. Tidak akan diikuti dengan bayar-bayar. Ini prinsip. Simbol kemuliaan. Kita ke depan tidak akan ada bayar bayar," sebutnya.