Rabu, 10 Februari 2021 17:52

Pukul Meja di Depan Sekprov Sulsel, Utusan Jokowi Desak Pembebasan Lahan Kereta Api Selesai Maret 2021

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Pukul Meja di Depan Sekprov Sulsel, Utusan Jokowi Desak Pembebasan Lahan Kereta Api Selesai Maret 2021

Rapat koordinasi itu dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, Kepala Balai Jumardi, serta beberapa pejabat lainnya.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Febri Calvin Tetelepta orang pertama yang gebrak meja di kantor gubernur Sulsel. Di depan umum pula. Dalam rapat membahas proyek kereta api.

Febri adalah utusan Presiden RI Joko Widodo. Dia saat ini menjabat Deputi I Staf Kepresidenan. Hari ini, Rabu (10/2/2021) dia menghadiri rapat koordinasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan.

Rapat berlangsung di ruang rapat pimpinan kantor gubernur Sulsel. Dalam kesempatan tersebut, Febri sempat marah-marah. Dia kesal karena masalah pembebasan lahan kereta api Trans Sulawesi tak kunjung selesai.

"Tiap tahun itu-itu masalahnya. Apalagi masalah tanah. Padahal, ini masalah gampang. Bisa diselesaikan dengan baik. Sorry saya marah karena ini kacau sekali. Kita semua ini seperti main-main," ujarnya dengan suara tinggi.

Febri menjelaskan, Kantor Staf Kepresidenan merupakan kantor yang mendapat kewenangan langsung dari Presiden Jokowi untuk melakukan pengendalian. Jika ada hambatan, maka pihaknya harus memastikan agar berjalan dengan baik.

"Kami tidak ada urusan dengan apapun itu, karena ini dari presiden langsung. Jadi kami bertanggung jawab untuk proses pembahasan lahan atau ada sumbatan-sumbatan dari kementerian. Terlihat kan saya tidak ada beban sedikit pun kan? Karena memang tugas kami adalah debottlenecking atau pengendalian," tegasnya.

Menurutnya, sudah menjadi kewajibannya untuk memastikan program berjalan dengan baik, dan sesuai dengan perencanaan.

"Jadi tidak boleh main-main di sini," tambah mantan aktivis GMKI itu.

Rapat koordinasi itu dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, Kepala Balai Jumardi, serta beberapa pejabat lainnya.

Usai rapat, Febri mengatakan, PSN ini dapat membantu konektivitas masyarakat dan akan menumbuhkan ekonomi Sulsel.

"Itu adalah program strategi nasional yang sangat membantu konektivitas masyarakat, tapi yang paling penting adalah dia bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan," jelasnya.

Apalagi, kata dia, Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi yang besar baik dari segi pertanian, perikanan, maupun potensi perdagangan jasa.

"Oleh sebab itu, Kantor Staf Presiden lewat arahan presiden maupun Kepala Staf Presiden, Pak Moeldoko mengatakan bahwa kita harus mendorong untuk proses percepatan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, karena kita tahu persis Sulsel ini memiliki potensi besar," jelasnya.

Sehingga melalui rapat tersebut pihaknya telah bersepakat untuk kembali menggelar pertemuan pada 22 Februari 2021 untuk menuntaskan pembebasan lahan.

"Kami sudah putuskan tadi bahwa insyaallah tanggal 22 Februari nanti kita akan melakukan check list yang sangat serius lagi secara mendetail. Sehingga kerja sama yang sangat serius daripada kantor-kantor pertanahan di kabupaten-kabupaten maupun provinsi itu bisa didorong dengan konkret untuk pembebasan lahan dengan baik," jelasnya.

Febri juga menambahkan, bahawa anggaran dari proyek kereta api Trans Sulawesi ini sudah selesai. Tinggal koordinasi dari berbagai pihak.

Febri juga mengatakan, ada isu yang prinsip yang akan diselesaikan yakni akses keluar jalan ke pelabuhan karena selama ini melewati pasar maupun jalan sempit. Pihaknya memutuskan Pelindo 4 akan membebaskan lahan kurang lebih 1,5 kilometer untuk menjadi konektivitas masuk ke jalan tol.

"Sehingga kita dorong tadi untuk penetapan lokasi oleh Pemprov Sulawesi Selatan itu dipercepat. Lalu Bina Marga melakukan desain konstruksi secepat mungkin lalu BPJT sebagai badan pengatur tol itu dia bertanggung jawab untuk bagaimana konektivitas jalan tadi itu langsung tembus ke tol," jelasnya.

Menurutnya, program ini akan memberikan keuntungan besar bagi Pemerintah Provinsi Sulsel dan Makassar. Ini akan menjadi pelabuhan ekspor yang besar untuk masuk ke Asia Timur maupun juga ke Australia.

"Kontainer-kontainer yang akan masuk ke luar pelabuhan itu tidak lagi mengalami kemacetan dan proses sirkulasi arus barang itu bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Dia memastikan masalah lahan harus selesai Maret 2021. Proyek kereta api sendiri harus tuntas sampai Makassar dan proyek tersebut selesai pada tahun 2023.

"Oleh sebab itu, kita dorong supaya 2023, ini proses ini sudah bisa selesai semua. Dan prinsipnya adalah semua program ketika masuk dalam Program Prioritas Nasional harus selesai sebelum Presiden Jokowi turun. Jadi 2024 harus selesai semua. Dalam konteks itu, maka kita dorong supaya kereta api Makassar-Parepare ini selesai sebelum presiden turun gitu loh," tutupnya.

 

Penulis : Yuniastika Datu
#Febri Calvin Tetelepta