RAKYATKU.COM - Kemenkumham Sulsel" href="https://rakyatku.com/tag/kanwil-kemenkumham-sulsel">Kanwil Kemenkumham Sulsel terus berkomitmen meningkatkan layanan publik dan mencegah KKN dengan mengintegrasikan semua layanan untuk kepentingan masyarakat. Ini merupakan bagian pengabdian dan loyalitas terbaik bagi bangsa dan negara.
Demikian disampaikan Kepala Kemenkumham Sulsel" href="https://rakyatku.com/tag/kanwil-kemenkumham-sulsel">Kanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto, dalam deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBBM 2021 Kanwil Sulsel.
"Pada tahu 2000 terdapat tiga satuan kerja yang meraih predikat WBK, yaitu Kantor Wilayah, Bapas Watampone, dan Rutan Pangkajene dan satu meraih predikat WBBM oleh Kanim Kelas I TPI Makassar. Pada tahun 2019, juga terdapat empat satker yang meraih WBK, yaitu Lapas Watampone, Rutan Pinrang, Kanim Makassar, dan Kanim Parepare," beber Harun, Selasa (9/2/2021).
Baca Juga : Gelar Upacara Peringati HBP ke-60, Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Katakan ini
Harun berharap pada 2021 ini terjadi peningkatan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dan Kanwil dapat memperoleh WBBM.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menekan tindakan korupsi, birokrasi harus didesain by sistem bukan by actor agar perubahannya dapat dirasakan secara masif dan terus-menerus.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Subhan, meyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kemenkumham Sulsel" href="https://rakyatku.com/tag/kanwil-kemenkumham-sulsel">Kanwil Kemenkumham Sulsel. Ha ini atas berkomitmen dan semangat untuk memberikan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan di dalam lapas dan rutan.
Baca Juga : Batik Rongkong Bakal Rutin Digunakan di Kanwil Kemenkunham Sulsel
Kepala Kejari Sulsel, Firdaus D. Wilmar, memberikan kiat–kiat dalam mewujudkan WBBM. "Dalam mengelola sataun kerja, birokrasi harus lebih sederhana, simpel, lincah, dan cepat dengan etos kerja yang adaktif, produktif, inovatif, dan kompetitif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Inilah yang menjadi acuan dan tolok ukur Kejaksaan dalam melakukan pencanangan zona integritasnya dan menata satuan kerjanya," terang Firdaus
"Kalau kita mau meraih WBK dan WBBM tentunya harus komitmen menjalankan apa yang disampaikan di atas dan melakukan perubahan–perubahan yang spesifik, terukur, ada peningkatan, relevan, dan memiliki waktu yang jelas. Jadi ada perubahan yang terlihat dari predikat WBK sekarang menuju WBBM," lanjut Firdaus.
Firdaus juga menyampaikan bahwa kunci keberhasilan lainnya ialah dengan mengubah mindset pegawai, memberikan kemudahan layanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media.
Baca Juga : Lantik PPNS, MPDN dan Notaris Pengganti, Liberti Sitinjak Berpesan Jaga Netralitas
"Kami membentuk teras kejaksaan dan pusat kajian kejaksaan yang bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin," ujar Firdaus.
