RAKYATKU.COM -- Isu kudeta benar-benar jadi ujian Partai Demokrat. Kalau AHY lemah, riak-riak itu bisa berubah jadi kenyataan. Apalagi kini sudah mulai muncul jabatan tertentu.
Moeldoko sebagai ketua umum. Marzuki Alie sekretaris jenderal. Moeldoko adalah pensiunan jenderal bintang empat. Mantan panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Marzuki Alie mantan ketua DPR RI. Mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat. Benarkah sudah sejauh itu rencana kudeta tersebut?
Baca Juga : Anggota DPR RI Frederik Kalalembang Dorong Revisi Undang-undang Terkait Keamanan Laut
"Demi Allah saya enggak tahu. Tidak pernah dengar, tidak pernah diucapkan dengan saya, dan tidak mungkin saya jadi Sekjen. Saya enggak mau," kata Marzuki Alie dalam tayangan Kompas TV, Rabu (3/2/2021).
Isu kudeta muncul menyusul pertemuan Moeldoko dengan sejumlah kader senior Partai Demokrat. Bukan hanya sekali. Kepala Staf Kepresidenan itu mengakui terjadi beberapa kali.
Moeldoko mengungkap, pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya. Beberapa kali terjadi di hotel. Moeldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi.
Baca Juga : Istri Moeldoko Meninggal Dunia
Kendati demikian, Moeldoko menegaskan, sama sekali ia tak punya kuasa untuk mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat.
Namun, isu sudah mendapat respons DPP Partai Demokrat. Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono sampai menyurat kepada Presiden Joko Widodo terkait tindakan Moeldoko yang dianggap mengganggu dapur Partai Demokrat.
Kabar yang berkembang, upaya kudeta tersebut bertujuan untuk mengambil alih posisi ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB). Selanjutnya Moeldoko menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pilpres 2024.
Baca Juga : Demokrat Barru Buka Peluang Milenial Jadi Kader
Ketika ditanya apakah ia setuju dengan KLB, Marzuki menyerahkannya kepada pihak-pihak yang memiliki hak suara untuk memilih.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak perlu takut dengan istilah KLB apabila sudah mampu membangun soliditas dan militansi kader yang tinggi.
"Saya ini pernah sekjen, pernah memimpin partai, digoyang juga. Ada keinginan-keinginan untuk mengganti sekjen di istana itu, itu sampai ke saya, bukan enggak ada," tutur dia.
Baca Juga : Masuk Partai Demokrat, Mantan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia Daftar Bacaleg DPR RI
Moeldoko sendiri dalam beberapa kesempatan membantah hendak melakukan kudeta.
"Saya ini orang luar, enggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Nggak ada urusannya," kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021) seperti dikutip dari Kompas.com.
Moeldoko pun berandai-andai, seandainya punya pasukan bersenjata, ia tetap tak bisa mengudeta kepemimpinan AHY. Sebab, pergantian kepemimpinan partai tak bisa dilakukan sembarangan dan harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah (AD/ART).
Baca Juga : Bertemu Relawan Anies, Ketua Demokrat Sulsel: Kami Tak Mau Teruskan Rezim yang Salah Kelola Negara
"Anggaplah (saya) Panglima TNI yang pengin bisa jadi ketua umum Demokrat, emangnya gue bisa gitu todong-todong senjata untuk para DPC, DPD, ayo datang ke sini, gue todongin senjata. Semua kan ada aturan AD/ART," ujar dia.
