RAKYATKU.COM - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh senior lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan dalam sebuah penangkapan yang diduga sebagai sebuah kudeta militer. Kabar penangkapan ini dikonfirmasi Juru bicara Partai NLD, Myo Nyunt.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengecam keras penangkapan tersebut. Penahanan yang dilakukan militer ini dilakukan menjelang pembukaan sesi baru parlemen Myanmar.
Melalui saluran televisi Myawaddy TV, militer Myanmar mengatakan penahanan Suu Kyi dilakukan atas dasar "kecurangan pemilu" pada November tahun lalu. Kekuasaan di Myanmar kini dipegang pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing.
Baca Juga : SEA Games 2023: Timnas Indonesia U-22 Hajar Myanmar 5-0 di Laga Kedua
"Perkembangan terkini merupakan pukulan telak terhadap reformasi demokrasi di Myanmar," ungkap Guterres, dilansir dari laman CGTN lewat medcom.id.
Ia menekankan kembali dukungan kuat PBB terhadap masyarakat Myanmar yang mendambakan penegakan nilai-nilai demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan aturan hukum.
Kecaman juga telah dilayangkan Pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Presiden AS Joe Biden telah menerima laporan mengenai perkembangan terkini di Myanmar.
Baca Juga : Curi Kotak Amal Masjid, Pasukan Junta Myanmar Juga Tembak 2 Warga Sipil
"Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu (Myanmar) yang dapat mengganggu transisi demokrasi. Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab jika langkah-langkah semacam itu tidak dihentikan," ungkapnya.
Sementara di Australia, Menteri Luar Negeri Marise Payne menyerukan pembebasan Suu Kyi dan pejabat tinggi lainnya.
"Kami mendukung penuh upaya penggabungan kembali Majelis Nasional (Myanmar), yang konsisten dengan hasil pemilu pada November 2020," tutur Payne.
Baca Juga : Peringatan Keras Militer Myanmar: Demonstran Akan Ditembak di Kepala
Usai menahan Suu Kyi dan jajaran pejabat lainnya, militer Myanmar mendeklarasikan status darurat untuk satu tahun ke depan. Militer Myanmar mengatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan dapat dilakukan saat terjadi peristiwa darurat berskala nasional.
