Senin, 25 Januari 2021 12:14

Pemborosan Anggaran, Pemprov Sulsel Pangkas dan Setop Terima Tenaga Non-PNS

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Nurdin Abdullah.
Nurdin Abdullah.

Nurdin mengatakan, pihaknya akan melakukan screening pada seluruh tenaga kontrak. Dia juga menekankan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel tidak lagi membuka penerimaan untuk tenaga non-PNS.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menilai anggaran untuk tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) besar dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Rp400 miliar harus kita keluarkan tiap tahunnya. Kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP (tambahan penghasilan pegawai)," kata Nurdin saat Coffee Morning, Senin (25/1/2021).

Nurdin mengatakan, pihaknya akan melakukan screening pada seluruh tenaga kontrak. Dia menekankan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel tidak lagi membuka penerimaan untuk tenaga non-PNS.

Baca Juga : 

"Kecuali guru dan tenaga kesehatan itu memang penting, tapi kalau yang lain-lain selama kita terima-terima saja pasti beban APBD kita terlalu berat. Bukan soal pangkas, tapi efektivitas. Jangan-jangan kita hanya menerima terus hanya karena keinginan bukan kebutuhan," beber Nurdin.

Nurdin juga mengatakan, APBD sebaiknya diefektifkan dan lebih dirasakan oleh masyarakat. "Makanya saya bilang jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tapi bagaimana APBD satu rupiah pun menghasilkan," tegasnya.

 

Ke depannya, Pemprov Sulsel akan memperlakukan sistem merit, merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2020.

 

"Inilah yang sebenarnya kita inginkan Sulawesi Selatan. Jadi ini membantu kita bekerja by sistem," ucapnya.

Penulis : Yuniastika Datu
#Pemprov Sulsel #Nurdin Abdullah