RAKYATKU.COM - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin tak setuju warga ditakut-takuti dengan pidana. Terutama bagi mereka yang menolak divaksin.
Menkes punya cara sendiri. Pemberian insentif salah satunya. Setiap warga yang telah divaksinasi Covid-19 akan mendapatkan sertifikat digital.
Sertifikat ini, katanya, akan mendukung penerapan protokol kesehatan. Warga yang ingin berkumpul atau mengunjungi pasar bisa menunjukkan sertifikat digital kesehatan tersebut melalui aplikasi.
Baca Juga : Gebyar Vaksin Covid-19, Pemkab Gowa Siapkan Doorprize Puluhan Sepeda Motor
"Nanti kami cari aplikasinya bisa dibikin anak-anak muda Indonesia agar bisa menjadi mekanisme screening yang baik dan online," pungkasnya.
Setifikat digital ini juga bisa digunakan sebagai syarat bepergian dengan transportasi udara. Warga tidak lagi harus menunjukkan hasil swab test atau rapid antigen. Cukup menunjukkan sertifikat itu.
Namun, wacana tersebut dianggap berbahaya. Dicky Budiman, epidemiolog dari Griffith University salah satu yang mengkhawatirkannya.
Baca Juga : Pria Ini Divaksinasi 90 Kali demi Jual Kartu Vaksin Palsu
Menurutnya, sertifikat digital itu sangat berbahaya. Pasalnya, hal itu akan memberikan rasa aman yang palsu kepada masyarakat.
"Berbahaya sekali itu. Artinya, kalau mau ada sertifikat untuk bisa digunakan ke sana-sini, itu salah. Tidak tepat dan berbahaya. Sebab, orang akan merasa aman palsu dan malah jadi lengah dari potensi penularan Covid-19," lanjutnya.
Dicky menjelaskan, yang harus dipahami adalah setelah mendapatkan vaksin, tidak berarti seseorang terbebas dari potensi tertular atau menularkan Covid-19. Menurut dia, pemberian vaksin memang memberi keamanan, tetapi hanya untuk diri individu itu sendiri.
Baca Juga : Kemenkes Angkat Bicara Soal Dosis Keempat dan Suntik Vaksin COVID-19 Tiap Tahun
"Jadi ini vaksin untuk proteksi individu yang sampai saat ini kita ketahui, sehingga saat terpapar virus, dia tak akan bergejala parah, tak sampai dirawat dan sebagainya," tutur Dicky.
Tapi dalam kaitannya komunitas dalam pengendalian pandemi, masih berpeluang menularkan.
Dicky menggarisbawahi, vaksin bisa melindungi dari potensi terpapar virus SARS-CoV-2, tetapi tidak bisa mendeteksi apakah individu itu terpapar Covid-19 atau tidak. Sehingga, vaksinasi bukan pengganti dari 3T dan 5M.
Baca Juga : Lebih dari 100 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Dibuang gara-gara Kedaluwarsa
"Pemeriksaan, pelacakan kasus tetap perlu. Protokol kesehatan pun diperlukan, sehingga semuanya penting," kata Dicky seperti dikutip dari Kompas.com.
