RAKYATKU.COM - Bio Farma sudah siap memproduksi vaksin COVID-19 karena telah mengantongi sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal itu seperti disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Erick menyatakan, kapasitas produksi vaksin yang bisa dilakukan Bio Farma bisa mencapai 250 juta dosis. Semua izin masih berproses dari BPOM sekaligus menunggu bahan baku vaksin yang dijadwalkan datang Januari ini.
"Saya sudah pastikan sesuai arahan di awal, saya ingin Bio Farma mempersiapkan kapasitas produksi alhamdulillah 250 juta sudah siap, 100 juta sudah ada setifikat dari BPOM untuk bisa memproduksi. Insyaallah, untuk yang 150 juta, kita masih perlu izin lagi dari BPOM, insyaallah BPOM mendukung supaya kapasitasnya 250 juta," kata Erick saat mengunjungi kantor Bio Farma, di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021).
Baca Juga : Peduli Kemanusiaan, Aliyah Mustika Ilham ajak BPOM dan KSR PMI Edukasi Ratusan Mahasiswa UMI
Selain mengecek kesiapan infrastruktur, kunjungan itu dalam rangka memastikan semua tugas distribusi dan produksi sudah sesuai dengan standar yang kita mau sejak awal.
Menurut Erick, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemberian vaksin di tahap awal pada Januari ini bisa terealisasi 5,8 juta dosis. Februari 10,4 juta dosis dan Maret 13,3 juta dosis vaksin secara gratis.
Erick kembali memastikan vaksin itu bisa segera diproduksi setelah bahan baku vaksin datang di minggu kedua Januari 2021. Ia memastikan semua proses akan melalui standar dunia yang diatur WHO.
Baca Juga : Deteksi Dini Kanker Serviks Kini Lebih Mudah
"Mudah-mudahan vaksinasi berjalan dengan baik, kami kementerian BUMN dan Bio Farma menjalankan tugas sebaik baiknya. Agar rakyat bisa divaksinasi dengan baik. Kami memastikan proses izin dari BPOM emergency use athorization [EUA] dapat keluar. Jangan ada pemikiran seakan-akan kita tidak mengikuti standar dunia. Saya tekankan sejak awal, vaksin yang dilakukan pemerintah adalah yang sudah ada di list WHO dan sudah melalui uji klinis," terangnya.
Mengenai kehalalan vaksin, menurutnya hal itu akan diproses oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Kami tidak akan mengklaim, itu bukan tupoksi dari kami. Kami melakukan pembicaraan dengan MUI," ucapnya.
Sumber: Bisnis
