MAKASSAR - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar, Azwar, meminta pemerintah melakukan antisipasi dini peredaran minuman beralkohol (Minol) menjelang hari raya Natal dan tahun baru (Nataru) 2021.
Menurut Azwar, aturan peredaran minol di Kota Makassar sudah jelas tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol (Perda Minol), hanya saja peredaran perlu pengawasan intens menjelang hari besar seperti Nataru.
"Mestinya pemerintah kota utamanya pihak terkait itu bisa turun menegakkan hal itu (Perda Minol), tidak boleh karena hari-hari tertentu pemerintah justru biasa saja, karena sudah diatur semua," kata Azwar saat dihubungi di Makassar, Kamis (10/12/2020).
Baca Juga : Anwar Faruq Pimpin Rapat Paripurna Tentang Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar
Azwar menekankan tidak boleh ada tafsir lain terkait regulasi minol yang telah berlaku, regulasi menurutnya telah jelas mengatur hal ini, salah satunya yang sempat disoroti adalah peredaran gelap via daring.
"Kita kita inikan yah kalau bisa disebut itu serambi Madinah, makanya tidak boleh lagi ada tafsir lain dari aparat penegak hukum. Jadi harus diantisipasi jauh-jauh hari pemerintah kita harus sigap jangan sampai kecolongan dong, demi ketentraman kota kita, kita sepakat semua bahwa minuman keras itu berbahaya," lanjutnya.
Menjelang Nataru peredaran daring minol berpotensi kian tak terkendali, apalagi tanpa pengawasan, remaja hingga anak-anak akan mudah memperoleh hal ini.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Bacakan Sejarah di Peringatan Hari Jadi Kota Makassar
"Yah harus ditindaki ini, intinyakan tidak boleh diedarkan, tidak boleh dipasarkan, mau lewat daring mau lewat apa di situlah peran pemerintah, hukumnya sudah ada, aturannya sudah ada, intinya tidak boleh peredaran minol itu," ucapnya.
