RAKYATKU.COM, PAREPARE - Celebes Research Center (CRC) merilis hasil survei kebijakan publik Pemerintah Kota Parepare.
Survei CRC menggunakan metode wawancara tatap muka langsung (face to face) menggunakan kuesioner 10 – 17 Desember 2020 dengan jumlah responden 400 orang yang tersebar secara provosional di empat kacamatan di Kota Parepare. Margin of error survei 5 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Dari temuan penelitian pada 400 responden, 71,0 persen masyarakat merasa cukup puas atas kinerja Pemerintah Kota Parepare di bawah kendali Wali Kota Taufan Pawe bersama wakilnya Pangerang Rahim.
Baca Juga : Kinerja Baik Awasi Tata Ruang, Abdul Hayat Terima Penghargaan di HUT Sulsel
"Tujuh puluh koma nol menjawab cukup puas, 14,8 persen sangat puas, tidak tahu atau tidak jawab 3,3 persen. Sementara 0,0 persen menjawab tidak puas. Dari data ini kita bisa melihat keberhasilan Taufan Pawe bersama Pangerang Rahim dalam kebijakan dan program pemerintah telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan publik. Program tereksekusi dengan baik sehingga memenuhi harapan dan kepuasan publik," kata Direktur CRC, Herman Heizer, Selasa (5/1/2021).
Herman menjelaskan, dalam survei ini dilakukan pengukuran persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara umum. Seperti aspek pelaksanaan pemerintahan, kondisi keamanan, ekonomi, pelayanan instansi pemerintah, akses masyarakat terhadap barang, dan jasa. Turut juga dilakukan pengukuran persepsi publik terhadap kinerja pemerintah kecamatan dan Kelurahan.
Selain itu, survei kebijakan publik Pemerintah Kota Parepare mengukur persepsi publik terhadap 27 bidang pemerintahan.
Baca Juga : DPRD Kota Parepare Gelar Paripurna Penyerahan KUA PPAS TA 2025
"Jika pemerintah bekerja dengan baik, terinformasi ke publik dengan baik, maka persepsi masyarakat juga akan baik. Jika persepsi publik tentang kinerja pemerintahnya baik, dukungan, dan partisipasi masyarakat untuk lebih menyukseskan program-program pemerintah pasti akan lebih meningkat. Sebaliknya, jika persepsi publik terhadap kinerja pemerintah buruk, tak sedikit contoh ekstrem terjadinya public disobidience (pembangkangan publik) terhadap pemimpin/pemerintahnya," jelasnya.
Terkait persepsi publik terhadap kondisi aktual di Kota Parapare, 35,3 persen masyakarat berharap pemerintah memperhatikan lapangan kerja. Selanjutnya, 12,3 persen infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan 9,5 persen. Sementara masalah korupsi/KKN, masyarakat Parapare melihat hal itu tidak mengkhawatirkan. Hal ini bisa dilihat dari survei yang menunjukkan angka 0,3 persen saja.
"Sehingga semakin dekat kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat maka kepuasaan atas kinerja pemerintah menjadi semakin positif, artinya legitimasi pemerintahan yang berjalan akan semakin tinggi," urai Herman.
