RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menanggapi serius rencana Pj Wali Kota Makassar untuk melakukan lelang jabatan.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi, mempertanyakan kebijakan yang hendak dilakukan oleh, Rudy Djamaluddin menjelang masa status Pj-nya berakhir.
"Harusnya Pj Wali Kota lebih fokus menangani banjir dan pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Makassar. Ndak usah utak-atik jabatan," kata Kasrudi, Selasa (29/12/2020).
Baca Juga : Wali Kota Makassar Jamin Stok Elpiji Aman, Pertamina Bentuk Satgas Rafi
Dengan Pilwali Makassar yang baru saja dilaksanakan, Kasrudi menganggap orang yang paling tepat melakukan lelang jabatan adalah Wali Kota Makassar terpilih yang nantinya akan menjadi wali kota definitif.
"Biarkan saja wali kota baru yang lakukan lelang jabatan. Belum tentu visi misi Pj sekarang sama dengan wali kota definitif," tambah legislator dari Partai Gerindra tersebut.
Hal senada disampaikan Nurul Hidayah. Legislator perempuan dari Parkai Golkar ini menilai bahwa kepala daerah yang hanya berstatus sementara tidak disarankan mengambil kebijakan tersebut.
Baca Juga : Erik Horas Berpotensi Kembali ke Kursi Pimpinan DPRD Makassar
“Tidak bisa seperti itu, harus wali kota definitif yang mengganti itu atau melaksanakan lelang jabatan. Tujuh belas Februari nanti, kan, sudah pelantikan. Sudah tidak lama, apalagi bulan Januari, kan, masuk program kerja baru," kata dia.
Sementara itu legislator dari PKS, Azwar, menyebut Rudy telah menyalahi etika. "Tidak cocok ini Pak Pj. Mestinya dia tahu etika pemerintahan. Dia ini hanya pejabat sementara, dan insyaallah tidak lama lagi wali kota definitif akan dilantik," kata Azwar.
Azwar mengatakan, sebagai Pj, Rudy sejatinya mengikuti surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian Nomor 820/6923/SJ yang diterbitkan pada 23 Desember 2020 terkait larangan kepala daerah untuk melakukan pergantian atau mutasi jabatan sampai dilantiknya kepala daerah terpilih.
Baca Juga : Eric Horas Pimpin Rapat Monev Komisi B DPRD Makassar Triwulan I
Jika lelang jabatan tersebut dilakukan menjelang pergantian pucuk pimpinan, kata Azwar, itu justru akan mengacaukan sistem pemerintahan.
"Arahan Pak Mendagri benar dan itu mesti dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Etika pemerintahan itu mestinya dia tahu diri. Perangkat pemerintahan itu mesti ada chemistry antarsemua tingkatan agar sinergitas kerja bisa maksimal. Jika sekarang mengangkat pejabat kemungkinan bisa tidak punya chemistry dengan walikota terpilih," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Rudy menyebut akan melakukan lelang jabatan kepala dinas atau OPD karena ada jabatan yang tengah kosong. Demikian halnya dengan evaluasi Perusda yang dianggap perlu demi memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Makassar.
Baca Juga : Nunung Dasniar Sampaikan Pentingnya Membayar Pajak
"Bedakan pergantian dan pengisian. Pergantian kalau ada orang di sini kita ganti, itu tidak boleh menurut surat edaran Mendagri," katanya.
Adapun 12 jabatan eselon II yang saat ini sementara lowong dan masih diisi oleh Plt sebagai berikut.
1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DP2)
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
4. Kepala Dinas Kearsipan
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)
6. Kepala Dinas Penataan Ruang (DPR)
7. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik)
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
9. Kepala Pemadam Kebakaran (Damkar)
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKB)
11. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar
12. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes)
