RAKYATKU.COM - Pemerintah menyediakan Rp73 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19. Program vaksinasi akan dimulai pada 2021.
"Itu merupakan antisipasi pemerintah yang jelas terhadap kehadiran pemerintah untuk pengadaan vaksin agar masyarakat seluruhnya bisa dicapai herd imunity 70 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual bertajuk "Outlook 2021" di Jakarta, Kamis (24/12/2020).
Airlangga menjelaskan, salah satu vaksin yang disediakan sudah tiba di Indonesia adalah produk Sinovac dari Tiongkok sebanyak 1,2 juta dosis vaksin.
Baca Juga : Gebyar Vaksin Covid-19, Pemkab Gowa Siapkan Doorprize Puluhan Sepeda Motor
Rencananya, pada Januari 2021 juga tiba 1,8 juta dosis vaksin jadi Sinovac dan menyusul 15 juta dosis vaksin berbentuk bahan baku.
Saat ini pemerintah sedang menunggu izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk emergency use authorization. Sebelum mengeluarkan izin, BPOM harus melengkapi hasil uji klinis lain yang dilakukan di negara lain.
Airlangga mengungkapkan, dalam beberapa hari ini BPOM akan mendapatkan hasil penelitian atau uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Brasil, uji klinis tahap pertama dan kedua dari Sinovac di Tiongkok, dan laporan hasil uji klinis yang dilakukan di Bandung.
Baca Juga : Pria Ini Divaksinasi 90 Kali demi Jual Kartu Vaksin Palsu
"Sehingga tiga data itu dikombinasikan BPOM secara scientific dan kita harap Januari (2021), emergency use authorization bisa diberikan," beber Airlangga.
Jika BPOM sudah keluarkan izin, proses vaksinasi bisa dilakukan dengan penyuntikan sebanyak dua dosis sehingga yang akan digunakan adalah 600 ribu dosis dari 1,2 juta dosis vaksin.
Selain Sinovac, Kementerian Kesehatan menetapkan lima vaksin lain yang akan digunakan di Indonesia sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020.
Baca Juga : Kemenkes Angkat Bicara Soal Dosis Keempat dan Suntik Vaksin COVID-19 Tiap Tahun
Kelima vaksin itu berasal dari Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer dan BioNTech, dan vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah mengantongi anggaran vaksinasi gratis sekitar Rp54,4 triliun. Dana itu berasal dari cadangan sebesar Rp18 triliun dan sekitar Rp36,4 triliun berasal dari anggaran Kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak terserap pada 2020 dan dialihkan untuk 2021.
Sumber: Antara
