Senin, 16 November 2020 19:02

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp5.759 Triliun

Fathul Khair Akmal
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Ilustrasi
Ilustrasi

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 sebesar USD408,5 miliar atau setara Rp5.759 triliun (dengan kurs Rp14.100 per USD).

RAKYATKU.COM - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 sebesar USD408,5 miliar atau setara Rp5.759 triliun (dengan kurs Rp14.100 per USD).

ULN terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD200,2 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD208,4 miliar.

Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjarnako mengatakan dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 tercatat sebesar 3,8% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,1% (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran ULN swasta.

Baca Juga : Utang Luar Negeri Indonesia Mencapai Rp6.065,6 Triliun

"ULN Pemerintah tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya," kata Onny di Jakarta dilansir dari indozone.id.

Pada akhir triwulan III 2020, ULN Pemerintah tercatat sebesar USD197,4 miliar atau tumbuh 1,6% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 2,1% (yoy).

"Perlambatan pertumbuhan ini sejalan dengan penyesuaian portofolio di pasar SBN Indonesia oleh investor asing akibat masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," bebernya

Baca Juga : Utang Luar Negeri Indonesia Mencapai Rp6.065,6 Triliun

Namun demikian, perlambatan ULN tersebut tertahan oleh penerbitan Samurai Bond di pasar keuangan Jepang dan penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral pada triwulan III 2020 yang merupakan bagian dari strategi Pemerintah dalam menjaga portofolio pembiayaan untuk menangani pandemi COVID-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,6%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5%)," tandasnya.

#Utang Indonesia