RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Twin tower yang akan dibangun PT Waskita Karya Tbk, selama 18 bulan sejak ground breking 7 November 2020, menjadi sebuah energi perubahan peradaban pegawai dan masyarakat Sulsel.
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah menyampaikan hal itu dalam sambuatan pada acara penandatangan Kontrak Kerja Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Twin Tower Makassar antata Perseroda dengan PT Waskita Karya Tbk di Rumah Dinas Gubernur Sulsel, Rabu 4 November 2020.
Perseroda sebagai pihak yang akan mengelola Twin Tower dan PT Wika sebagai pihak yang akan membangun kontruksi.
Baca Juga : Dewan Adat Saoraja Bone Anugerahi Penjabat Gubernur Bahtiar Gelar Adat Daeng Mappuji
Hadir pada acara ini, Sekprov Dr Abdul Hayat Gani, Dirut Perseroda M Taufil Fachruddin, Komisaris Utama PT Jamkrida Prof Gagarin, Prof Marsuki DEA, Senior Vice Presiden Devisi VII PT Wika, Septiawan, Proyek Manager PT Wika Bonie Butarbutar, dan undangan lainnya.
Bangunan berlantai 36 ini menurut Nurdin Abdullah akan menjadi kantor Pemerintahan Sulawesi Selatan. Satu tower untuk eksekutif dan satu tower untuk legislatif.
Dijelaskan, twin tower ini akan menjadi sebuah perdaban baru perkantoran pemerintah yang koneksi dengan mal, perhotelan, dan ruang publik.
Baca Juga : Sambut Kajati Baru Sulsel, Pj Gubernur Bahtiar Bangun Perkenalan Lewat Temu Silaturahmi
"Bangunan ini akan menjadi sebuah energi perubahan peradaban sistem kerja di pemerintahan. Lambang sinergitas. Pemerintah Sulsel akan bersatu di kantor yang megah," jelas Nurdin Abdullah yang telah sukses mengubah peradaban masyarakat Bantaeng selama menjadi bupati 2008 - 2018.
Menurut Nurdin Abdullah, pemerintah yang berkantor di twin tower adalah sebuah budaya baru.
"Ini menciptakan sebuah kantor yang mengesankan modern, sinergi. Ini budaya baru. Kayaknya sebuah mal," katanya.
Baca Juga : Sinergi Basarnas dan Pemerintah Sulsel dalam Penanganan Bencana Semakin Kuat
Menurut Nurdin Abdullah, twin tower yang dibangun tanpa anggaran APBD dan APBN, menurut Nurdin Abdullah akan mengubah tradisi berkantor pemerintahan dan menjadi kebanggan bagi pegawai.
Diakui, rencana pembangunan gedung pemerintahan Sulsel yang dibiayai pihak ketiga sebesar Rp1,9 triliun ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
