RAKYATKU.COM - Kepolisian tengah mendalami beredarnya rekaman video porno dengan pemeran pria yang disebut-sebut mirip dengan seorang politisi di Kabupaten Pangkep.
Hal ini seperti disampaikan Kapolres Pangkep, AKBP Endon Nurcahyo. Untuk mengetahui kebenaran video tersebut, pihaknya sementara melakukan pendalaman.
"Betul, sedang kami lakukan pendalaman dan penyelidikan terlebih dahulu," kata Endon, Senin (2/11/2020). Sebelumnya, beredar video yang diduga Ketua DPC PDIP Pangkep, Abd. Rasyid.
Baca Juga : Pelajar Tenggelam di Pangkep Sulsel Akhirnya Ditemukan
Endon mengaku, belum bisa memastikan pemeran pria dalam video adalah Abd. Rasyid. Sejauh ini, untuk mendalami kebenaran video itu pihaknya masih sementara menelusuri sumber awal video.
Dia menyebut sejauh ini belum ada yang dipanggil untuk klarifikasi. "Belum, kami sedang cek untuk sumber video tersebut," tambahnya.
Meski belum menerima laporan resmi, dia mengaku sementara ini telah membuat laporan pendahuluan untuk mendalami adanya video porno yang beredar tersebut.
Baca Juga : Pembunuh Kepsek di Pangkep Serahkan Diri, Motif Masalah Sepele
"Kami sudah buat LI-nya dan masih dalam penyelidikan kami. Kami juga belum (mendapatkan video), sementara mencari-cari bahan video. Kami baru dapatkan dari media sosial, itupun baru screenshot-nya. Jadi polisi saat ini sementara menyelidiki," jelas Endon.
Sementara itu, Sekertaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni, yang dikonfirmasi terkait video itu menyebut baru mengetahui melalui media sosial. Pihaknya pun akan mendalami kebenaran video tersebut.
"Banyak yang minta klarifikasi . Saya baru mengecek. Apakah ini benar. Kami akan melakukan investigsi," kata Rudy Pieter Goni.
Baca Juga : Kepsek SD di Pangkep Tewas Dianiaya Petani
Pasca informasi ini beredar, RPG sapaan akrab Rudi Pither Goni menyebut pihaknya akan teliti mendalami.
Untuk saat ini yang bersangkutan belum dipanggil oleh partai untuk klarifikasi. Hanya, ia menyebut insiden semacam ini biasanya akan membuat yang bersangkutan dinonaktifkan untuk sementara.
"Biasanya kita nonaktifkan kalau ada seperti ini supaya tim kehormatan partai bisa bekerja independen," sambungnya.
