Rabu, 16 September 2020 21:31

Ombudsman Minta DPRD Makassar Buat Perda Pengawasan Pelayanan Publik

Redaksi
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Foto: IST
Foto: IST

Ketua Komisioner Ombudsman Makassar, Muh Ikhwan Patiroi mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk mendapat payung hukum yang jelas terhadap kerja-kerja Ombudsman.

MAKASSAR - Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo didampingi Anggota Komisi A Kasrudi menerima kunjungan Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Rabu (16/09/2020) di Gedung DPRD Makassar, Jl. A.P Pettarani.

Kunjungan Komisioner Ombudsman Kota Makassar ini meminta DPRD membentuk Perda yang mengatur tentang pelayanan publik di Kota Makassar sebagai payung hukum Ombudsman.

Ketua Komisioner Ombudsman Makassar, Muh Ikhwan Patiroi mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk mendapat payung hukum yang jelas terhadap kerja-kerja Ombudsman. Selain itu, dirinya pun mengaku telah mempersiapkan rencana kerja dan rencana program yang akan dijalankan kedepannya.

Baca Juga : DPRD dan Pemkot Kembali Bahas Ranperda RPJPD Kota Makassar 2025-2045

“Kami minta DPRD membentuk payung hukum dalam bentuk perda yang akan mengatur dan melindungi kerja-kerja kami di Ombudsman. Kami juga telah mempersiapkan naskah dari kajian akademik yang telah kami lakukan, jika diminta kami akan berikan ke DPRD,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengatakan, pihaknya sangat mendukung seluruh rencana program kegiatan ombudsman dan akan dikoordinasikan ke Komisi A dan Badan Pembentukan Perda. Dirinya juga mengarahkan Komisioner Ombudsman untuk berkoordinasi langsung beberapa hal tersebut dengan komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan.

“Hal ini sangat kami dukung, maka dari itu kami mengarahkan untuk dimasukkan dan diawasi secara langsung kepada SKPD terkait pada Pemerintah Kota Makassar dan berkoordinasi dengan komisi A supaya hal ini bisa berjalan dengan baik. Sebab, tugas dan fungsi Ombudsman ini telah banyak membantu kami di DPRD,” pungkasnya.

Baca Juga : ASA Kembalikan Formulir Bakal Calon Wali Kota Makassar di Gerindra dan PDIP

Pada pertemuan itu, Komisioner Ombudsman juga menyerahkan dokumen laporan penanganan pengaduan triwulan pertama tahun 2020 kepada Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, Andi Nurhaldin NH di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar.

#dprd makassar