Selasa, 25 Agustus 2020 17:25

Sekprov Sulsel Dorong OPD Profesional dan Transparan untuk Cegah Korupsi

Redaksi
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Foto: IST
Foto: IST

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

MAKASSAR - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abd Hayat Gani menegaskan, di era keterbukaan informasi, masyarakat telah mengerti hak dan kebutuhannya akan informasi yang transparan menyangkut pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Hal ini disampaikan saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, yang digelar virtual bersama Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulsel, Badan Publik Pemerintah se-Sulsel, seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel,Selasa, 25 Agustus 2020.

Sekprov Sulsel Abd Hayat Gani mengaku hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang jaminan keterbukaan serta kepastian kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik pemerintah.

Baca Juga : Perda Inisiatif DPRD Wajo Jadi Acuan, DPRD dan Dinas Pangan Sulsel Godok Ranperda Baru

"Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang transparan menyangkut pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, bahkan dilindungi oleh undang-undang sehingga penting untuk mendorong agar badan publik bersikap profesional dan beritikad baik memberikan informasi kepada masyarakat," paparnya. 

Ia menyebutkan, berbagai kehebatan pemerintah dalam membuat program atau inovasi akan kurang optimal apa bila informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat. 

"Bagaimanapun hebatnya pemerintah, kalau tidak ada yang memberikan dan menyerap informasi yang sehat dan akuntabel, tentu akan kurang optimal," sebutnya. 

Baca Juga : Kadiskominfo SP Sulsel Tekankan Pelaksanaan Program Sesuai Perencanaan Saat Pimpin Rapat Evaluasi

Abd Hayat Gani lebih jauh mengaku keterbukaan informasi publik yang akuntabel dan bertanggung-jawab di badan pemerintahan, adalah bagian dari upaya mencegah tindak penyelewengan dan korupsi.

"Keterbukaan informasi kepada publik secara akuntabel dan bertanggung-jawab adalah bagian dari upaya mencegah penyelewengan dan tindak pidana korupsi di badan pemerintahan," pungkasnya.

#Pemprov Sulsel