RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan arahan dalam rapat persiapan pilkada serentak 2020 di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/7/2020).
"Kita punya agenda besar, yaitu pilkada dan ini amanat undang-undang," ujar Tito yang mengatakan bahwa kehadirannya dalam rangka tugas pokoknya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
Tito menjelaskan, pilkada serentak sedianya dilaksanakan pada September 2020. Sejak 2019 telah dilaksanakan tahapan awal, total 15 tahap hingga selesai. Namun, baru sampai pada tahap kelima, muncul pandemi Covid-19.
"KPU kemudian menghentikan tahap kelima. Tahap kelima ini sudah mulai terjadi kontak sosial, kontak fisik, dan pelantikan ad hoc," terang Tito.
Tito juga menjabarkan beberapa pelaksanaan pemilihan di berbagai dunia. Korea Selatan misalnya. Mereka mampu melaksanakan tahapan secara on schedule walaupun pada masa puncak pandemi mereka pada April yang bertepatan momen pemilihan. Protokol kesehatan mereka yang akan diadopsi.
"Banyak negara yang melakukan on schedule, ada negara yang menunda bulan. Hanya ada dua negara yang melakukan penundaan yaitu Paraguay dan Inggris," ungkapnya.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dalam laporannya menyampaikan, telah hadir 12 kepala daerah dalam rapat ini. Kecuali Kepulauan Selayar sebab terganggu persoalan cuaca dan penerbangan belum beroperasi.
"Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel juga mem-back up KPU termasuk menyediakan APD dan rapid test," kata Nurdin.
Dari 12 kabupaten/kota, Nurdin kemudian mengumpulkan kepala daerah menyatukan pandangan untuk memutus mata rantai Covid-19. Termasuk gerakan dalam menjaga wilayah masing-masing.
"Jika Makassar selesai Covid-19, maka 80 persen permasalahan Covid-19 selesai. Sebab, Makassar merupakan episentrum penyebaran," bebernya.
Pilkada diharapkan bisa terselenggara dengan baik, dengan setiap tahapan protokol dilaksanakan dengan ketat. Termasuk edukasi menggunakan masker dan penggunaan hand sanitizer.
"Sulsel kami harapkan penyelenggaraan pilkada aman dan damai. Kami baru saja mendapatkan hasil pemetaan 12 kabupaten/kota, masih ada dua kabupaten/kota yang terkategori tinggi, 9 sedang dan 1 hijau," ujarnya.
Ketua KPU Sulsel, Faizal Amir, menyebutkan pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020 dan semua tahap berpotensi berpindah.
"Secara umum penyiapan sumber daya manusia dan anggaran sudah siap, walau berbagai kendala teknis dihadapi," katanya.
Ia melaporkan, dari 12 daerah yang melakukan pilkada di Sulsel, ada dua kabupaten yakni Maros dan Selayar yang diikuti satu calon perseorangan.
Selain itu, pilkada yang dilaksanakan pada Desember mendatang juga akan dipengaruhi cuaca. "Selayar dan Pangkep harus diantisipasi gangguan cuaca dalam hal penyaluran logistik," imbuhnya.
Ia menambahkan, petugas dalam setiap tahapan harus mengikuti pemeriksaan bebas Covid-19.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf, menyatakan pihaknya sudah siap melaksanakan pengawasan berbagai tahapan pilkada, khususnya dalam masa pandemi Covid-19.
Bawaslu akan berusaha meminimalkan pelanggaran yang dapat terjadi. Baik dalam hal administrasi, maupun tahapan dalam masa pandemi. "Memastikan ketepatan prosedur, cara dan waktu, khususnya tahapan. Termasuk dalam hal kita melakukan verifikasi faktual," ujarnya.
