Rabu, 20 Mei 2020 20:40

CRC Lakukan Bedah Buku "Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde-Baru" Karya Burhanuddin Muhtadi

Andi Chaerul Fadli
Konten Redaksi Rakyatku.Com
fofto:Bedah Buku Bareng CRC.
fofto:Bedah Buku Bareng CRC.

akan melakukan bedah buku yang berjudul "Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde-Baru", yang merupakan karya Burhanuddin Muhtadi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR --Celebes Research Center (CRC) akan melakukan bedah buku yang berjudul "Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde-Baru", yang merupakan karya Burhanuddin Muhtadi.

Bedah Buku ini rencananya akan digelar pada Kamis (20/05/2020) besok, secara daring melalui aplilasi Zoom, pada Pukul 14.00 WITA, dengan menghadirkan berbagai narasumber diantaranya Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Moch. Afifuddin, PHD Candidate In Political Science Northwestern University Yoes C Kanewas, Direktur Eksekutif Negara Institute Akbar Faizal, dan Penulis Buku itu sendiri Burhanuddin Muhtadi, yang Dimoderatori oleh Direktur Eksekutif CRC Herman Heizer.

Herman mengatakan, pada buku ini penulis melihat fenomena dimana politik uang dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia sudah sangat memprihatikan.

"Tentu politik uang ini akan berdampak buruk terhadap sistem politik dan demokrasi negara kita (Indonesia), karena para politisi yang menduduki jabatan dengan cara Politik Uang sangat rentan dengan korupsi," kata Herman.

Hanya saja, lanjut Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel ini, setiap orang yang ingin terjun ke dunia politik akan kesulitan menghindari yang namanya politik uang.

"Ada banyak kenyataan yang terjadi di lapangan, misalnya masyarakat diiming-imingi dengan sejumlah uang untuk memilih salah satu calon anggota legislatif, tentu ini akan menjadi masalah bagi calon lainnya yang tidak memiliki uang, mereka akan kesulitan menarik simpatik masyarakat yang masuk dalam kategori pragmatis, jadi memang sulit dihindari politik uang ini," ujar Herman.

Namun, lanjut Alumni Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang ini, tugas utama pemerintah adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak tergiur memilih calon pemimpin yang hanya mengiming-imingi sejumlah uang.

"Tugas pemerintah, tugas kita semua juga adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming sejumlah uang dari salah satu calon, baik itu calon legislatif maupun calon kepala Daerah," tutur Perintis Konsultan Politik di Indonesia Timur ini.(rls)