RAKYATKU.COM - Pemungutan suara pilkada kemungkinan direvisi lagi. Jadwal 9 Desember 2020 ternyata tidak ideal. Apalagi kasus baru virus corona masih terus bertambah.
Dengan pemungutan suara 9 Desember, artinya tahapan harus dimulai Juni 2020. Padahal, para pakar memprediksi puncak virus corona di Indonesia terjadi Mei-Juni. Masih butuh beberapa waktu untuk tuntas.
Makanya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar pemungutan suara pilkada serentak ditunda hingga September 2021.
Sebenarnya opsi ini juga diberikan KPU RI. Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Ketua KPU, Arief Budiman menawarkan tiga opsi penundaan. Selain 9 Desember 2020, juga 17 Maret 2021, dan 29 September 2021.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Angraini mengatakan, dalam masa pandemi saat ini, beban kepala daerah tentulah amat berat. Mereka harus berkonsentrasi penuh melakukan penanganan pandemi Covid-19 secara fokus dan maksimal.
"Kalau harus dipaksa di saat yang sama melakukan kerja-kerja pemenangan politik elektoral tentu akan membuat semua menjadi serba tanggung dan tidak optimal," kata Titi Angraini, Jumat (24/4/2020).
Tidak hanya itu, penanganan Covid-19 juga bisa terganggu karena konsentrasi yang terbelah untuk memastikan kampanye pilkadanya bisa berjalan dengan baik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih sebesar-besarnya.
"Kalau tahapan dilanjutkan kembali pada bulan Juni bisa membuat skeptisme di masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam mengatasi penyebaran wabah corona," lanjut Titi. Apalagi di masa kampanye, petahana yang maju pilkada kan harus cuti di luar tanggungan negara," ucap Titi.
Pemilihan di tengah pandemi, tambah Titi, partisipasi masyarakat akan berkurang. Menurutnya warga lebih mengutamakan kesehatan dari pada memilih kepada daerah.
