RAKYATKU.COM,BARRU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru menyampaikan finalisasi hasil realokasi anggaran atau refocusing dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jumlahnya Rp25,5 miliar.
Jumlah tersebut tidak meleset dari perkiraan Bupati Barru sebelumnya yang menyatakan, jumlah minimalnya Rp20 miliar.
Kalau ditotalkan bersama anggaran tak terduga Pemda Barru yang nilainya Rp1,6 miliar, maka dana keseluruhan untuk alokasi percepatan penanganan Covid-19 menjadi Rp27,1 miliar.
Bupati Barru, Suardi Saleh mengatakan, hasil refocusing dikumpulkan dari pengalihan anggaran masing-masing SKPD dan unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru.
Tiap-tiap SKPD dan unit kerja mengalihkan pos biaya perjalanan dinas selama tiga bulan. Juga biaya diklat, serta pengadaan barang dan jasa yang sifatnya tidak terlalu mendesak atau memungkinkan untuk ditunda.
"Kita refocusing anggaran ini sesuai estimasi penggunaannya selama tiga bulan. Dana ini akan digunakan secara hati-hati. Sebab percepatan penanganan Covid-19 adalah prioritas pemerintah saat ini," katanya.
"Namun, apabila situasi Corona ini berkepanjangan, maka kami akan lakukan penambahan alokasi anggaran," tutur tutur Suardi Saleh yang juga ketua gugus tugas Covid-19 Kabupaten Barru dalam konferensi pers, Jumat (10/4/2020).
Refocusing anggaran tersebut dilakukan berdasarkam instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 untuk Percepatan Penanganan Covid-19.
Hasil refocusing akan dialokasikan ke dalam tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial atau sosial safety net.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Abubakar memerinci alokasi biaya untuk masing-masing sektor. Sektor penanganan kesehatan meliputi pencegahan, pembelian peralatan, dan obat mendapat alokasi sebesar Rp7 miliar lebih.
Kemudian sektor ekonomi meliputi bantuan bagi yang terdampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi mendapat alokasi sebesar Rp10,4 miliar lebih.
Khusus sektor jaring pengaman sosial meliputi pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp600 ribu per bulan. Bantuan diberikan kepada keluarga miskin yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT).
"Secara keseluruhan mendapat alokasi sebesar Rp7,2 miliar lebih," katanya.
