RAKYATKU.COM--Lebih dari sejuta masker sudah disalurkan Kantor Staf Presiden (KSP). Masker itu, sudah dibagikan ke sejumlah rumah sakit, beberapa ormas, juga organisasi wartawan di Indonesia.
Hampir setengah dari jumlah tersebut, diserahkan ke Gugus Tugas Penanganan Wabah COVID-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bahkan, dalam pekan ini, KSP masih akan menerima kiriman 100 ribu masker, 2.000 APD (Alat Pelindung Diri), dan 2.000 kacamata medis.
“Kita akan segera salurkan semua ke BNPB,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko, Sabtu (28/3/2020) di Jakarta, seperti rilis yang disampaikan ke redaksi Rakyatku.com.
Moeldoko mengaku, menerima bantuan itu baik dari sejumlah perusahaan maupun individu. Saat ini, pemerintah terus mempersiapkan diri mengantisipasi situasi terburuk yang mungkin terjadi.
Persediaan obat, masker, APD akan banyak dibutuhkan. Semua bantuan itu, akan dikoordinasikan dengan BNPB. “Tapi, mencegah dengan menjaga physical distancing adalah cara paling efektif. Setidaknya, setiap orang bisa membantu dengan cara itu,” kata Moeldoko.
Sehari sebelumnya, KSP menyerahkan bantuan masker untuk tenaga medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, dan ke BNPB. Pada kesempatan tersebut, Moeldoko memberikan apresiasi tinggi pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang terus bekerja keras di saat semua orang diminta bekerja dari rumah atau work from home.
“Mari kita bekerja sama dengan baik; pemerintah, swasta, BUMN, akademisi dan semua pihak yang terpanggil untuk saling menguatkan,” kata Moeldoko di depan Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo.
Moeldoko juga meminta gugus tugas terus memberikan informasi tata cara memutus rantai penyebaran seperti isolasi mandiri, sosialisasi larangan berkerumun serta perilaku hidup bersih dan sehat.
Kepala BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo berterima kasih atas bantuan masker dan sarung tangan yang diberikan KSP. “Kami terima bantuan ini dan akan dimanfaatkan untuk penanganan wabah,” ujar Doni.
Gugus Tugas sendiri terbentuk dari kerja bersama lembaga pemerintah, termasuk KSP di dalamnya. (*)
