RAKYATKU.COM - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) akan mengandeng sejumlah Non Goverment Organization (NGO) menjelang pilkada serentak.
Hal ini untuk mengantisipasi berbagai macam pelanggaran yang terjadi September 2020.
Untuk memastikan pengawasan dalam setiap proses pemilihan kepala daerah, Bawaslu menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif. Digelar di Hotel Citadines, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (12/3/2020).
"Jujur saja, penindakan banyak menghabiskan energi dibandingkan dengan pencegahan. Kenapa? Karena penindakan melibatkan banyak pihak, pelapor, terlapor, saksi, dan ahli," kata Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad; Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari; dan anggota Bawaslu Makassar, Sri Wahyuningsih.
Laode Arumahi mengatakan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu akan lebih banyak fokus pada pencegahan. Tak hanya untuk tingkat provinsi, terutama di tingkat kabupaten/kota.
"Sering kita menemukan dinamika. Langkah pencegahan yang dilakukan teman-teman di kabupaten/kota mereka menyurati parpol dan kandidat," katanya.
Selain itu, Bawaslu juga mengantisipasi keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis. Menurutnya, banyak kandidat selalu mengincar dukungan ASN di pilkada. Termasuk untuk praktik transaksi dalam proses pencalonan.
"Jangan sampai maju ada transaksi memberi dan menerima dalam proses pencalonan dan bakal calon. Ancaman hukuman dalam UU cukup keras," tambahnya.
