RAKYATKU.COM,PAREPARE – Tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja (Kunker) memantau pembangunan Rumah Sakit Regional (RSR) Hasri Ainun Habibie (HAH) di Tonrangeng Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kamis (5/3/2020).
Rombongan diterima Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, Ketua DRPD Andi Nurhartina, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSR HAH, Renny Anggraeny Sari, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Selamat datang di Kota Parepare, kami sangat apresiasi kehadiran bapak/ibu yang terhormat ini, untuk melihat langsung proses pembangunan RS Regional Hasri Ainun Habibie,” kata Taufan Pawe.
Dalam sambutannya, Taufan Pawe menjelaskan, hadirnya rumah sakit regional itu adalah untuk memenuhi hak dasar kesehatan masyarakat yang wajib disuguhkan.
Fungsi rumah sakit regional berkonsep medical tourism itu, kata Taufan, tidak hanya untuk warganya saja, tetapi juga disuguhkan untuk masyarakat yang ada di wilayah utara dan timur, bahkan lintas Sulsel.
“Saya mau ambulans nanti dari wilayah-wilayah itu berhenti di Parepare, tidak perlu ke Makassar lagi,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Taufan Pawe meminta dukungan dari DPRD Sulsel untuk mewujudkan rumah sakit tersebut khususnya pengadaan alat kesehatan.
“Mohon dukungan ta, karena RS regional ini juga merupakan tanggung jawab dan milik provinsi. Kita berharap RS ini dapat menjadi rumah sakit rujukan terbaik di Indonesia,” harapnya.
Sementara, Ketua Tim Kerja Banggar DPRD Provinsi Sulsel, Rudy Pieter Goni menuturkan, sangat bangga serta mengapresiasi progres Wali Kota Parepare menghadirkan RS regional itu. Kata dia, pembangunannya sangat monumental, yang akan menjadi ikon baru di Parepare.
“Kami sangat bangga dengan Pak Wali Kota Parepare ini, ternyata RS ini tidak hanya menangani pasien di Parepare, namun 23 kabupaten/kota di Parepare, tentunya kami siap mendukung pembangunan RS ini hingga rampung 100 persen,” ungkapnya.
Diketahui, pembangunan RS Regional Hasri Ainun Habibie juga mendapat bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp75 miliar pada 2019.
