RAKYATKU.COM, PALOPO - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ) mendorong peningkatan sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Palopo.
Sinergi yang baik antar OPD kata dia akan lebih memaksimalkan percepatan terwujudkan program kerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2020 seperti yang diarahkan Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, melalui Sekda Palopo, Firmasyah DP, dalam coffee morning baru-baru ini.
Khusus lingkup tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, salah satu program yang membutuhkan sinergi bersama yakni program kampung KB.
“Sebagai upaya percepatan realisasi program kampung KB, dibutuhkan sinergitas oleh seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal di Kota Palopo,” ujar FKJ.
Dia menjelaskan, kampung KB merupakan salah satu program yang sangat pro rakyat, di mana program ini langsung menyentuh masyarakat di wilayah kelurahan yang ada di Kota Palopo.
“Jadi kita harus serius dan fokus dalam mengaplikasikan program pemerintah ini. Ini sangat baik, olehnya itu seluruh stakeholder harus mengambil peran dalam menyukseskan program kampung KB yang merupakan salah satu program andalan pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
“Ada berbagai hal yang harus dibenahi di wilayah binaan dan itu harus dimaksimalkan. Tidak ada alasan, kita harus kolaborasi menyukseskan program ini, kolaborasi seluruh OPD sangat dibutuhkan,” lanjutnya
Eks Kepala DPMPTSP Palopo ini juga menjelaskan, strategi yang ada di dalam program KB sangat komprehensif. Ada berbagai macam pola yang dijalankan, baik mengenai pembenahan lingkungan, infrastruktur bahkan juga pembangunan SDM Masyarakat.
“Ada banyak pola dan strategi, di antaranya pembinaan anak usia dini, generasi remaja, termasuk bina keluarga balita dan keluarga lansia, hingga dorongan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat wilayah kampung KB,” jelasnya.
FKJ menyebutkan latar belakang pelaksanaan kampung KB merupakan sebuah instruksi presiden tentang optimalisasi kampung KB.
Ia melanjutkan, untuk Kota Palopo, beberapa titik spot yang tersebar di seluruh Kecamatan, oleh karena itu ada beberapa catatan penting bahwa pelaksanaan kampung KB tidak dapat dioptimalkan lintas sektor, atau tidak hanya melibatkan OPD tetapi juga melibatkan instansi vertikal bahkan swasta.
