RAKYATKU.COM, GOWA - Guru menjadi ujung tombak dunia pendidikan. Meski kesejahteraan guru kadang harus dikesampingkan.
Guru yang berstatus honorer salah satunya. Di tengah semangatnya mengajar, haknya sebagai pekerja kini jadi tanda tanya.
Kali ini, status honorernya akan dihapus oleh pemerintah mulai 2021. Baik yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun di daerah.
Di Kabupaten Gowa ada banyak tenaga honorer, yang masih mengabdi. Ketua DPRD Gowa, Rafiuddin Raping, mengaku prihatin soal penghapusan itu.
Guru yang setengah mati mengajar dengan gaji jauh dari cukup, terpaksa harus mencari penghasilan lain. Apalagi bagi honorer yang sudah lanjut usia dan tak bisa ikut seleksi CPNS atau PPPK.
"Contohnya guru di daerah. Lebih banyak tenaga honorernya di banding pegawai negeri. Bahkan lebih rajin si tenaga honorer," katanya kepada Rakyatku.com, Senin (3/2/2020).
Legislator dari partai PPP itu berharap ke pemerintah pusat, untuk mengkaji ulang penghapusan itu. Pengangguran akan meningkat andai penghapusan itu benar-benar dilakukan.
Perlu ada regulasi paling tepat, sebelum keputusan penghapusan itu diterapkan. Pembukaan seleksi CPNS saat ini, tidak menjamin seluruh tenaga honorer bisa lulus menjadi ASN.
"Kalau yang ini harus dicarikan regulasi yang tepat. Karena masih banyak sekali tenaga honorer kita. Bahkan ada sampai puluhan tahun," sambung Rafiuddin.
Sebelumnya diberitakan, di Dusun Borong Bulo, Kecamatan Bontolempangan, seluruh guru yang mengajar di SMP Yaspib, Borong Bulo masih berstatus honorer. Tidak hanya guru-gurunya, bahkan kepala sekolahnya pun masih dengan status sama.
Gaji mereka pun sangat jauh dari kata cukup. Guru-guru di sana meminta perhatian pemerintah, soal nasib mereka.
"Semua tenaga pengajar di sekolah ini masih berstatus honorer. Termasuk kepala sekolahnya. Gajinya pun hanya Rp400 ribu per tiga bulan," kata Kepala SMP Yaspib, Wahidah kepada Rakyatku.com, beberapa waktu lalu.
