Senin, 27 Januari 2020 08:53

Panen Udang Windu di Takalar, Wagub Sulsel: Pemerintah Tak akan Sekadar Beri Program

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, bersama masyarakat Kabupaten Takalar panen udang windu di Kecamatan Sanrobone, Minggu (26/1/2020).
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, bersama masyarakat Kabupaten Takalar panen udang windu di Kecamatan Sanrobone, Minggu (26/1/2020).

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, bersama masyarakat Kabupaten Takalar panen udang windu di Kecamatan Sanrobone, Minggu (26/1/2020).

RAKYATKU.COM, TAKALAR - Masyarakat Kabupaten Takalar panen udang windu di Kecamatan Sanrobone, Minggu (26/1/2020).

Panen kali ini disaksikan langsung Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman,  bersama Sulkaf Latief selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel.

Sulkaf Latief menyampaikan, Pemprov Sulsel di kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman telah fokus untuk budidaya udang windu.

Dia menambahkan, tahun kedua ini telah dilakukan spot-spot untuk memperlihatkan udang windu hidup. Salah satunya Takalar. Daerah lain pun dilakukan budidaya udang windu seperti Kabupaten Barru.

"Dan alhamdulillah, data menunjukkan pada tahun 2019 ini udang windu sudah mulai naik. Di mana tiga tahun sebelumnya hingga tahun 2018 itu turun," ungkapnya.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, dirinya akan berkontribusi aktif dalam budidaya udang windu. Bukan hanya memberi program semata.

"Kita harus menjadi contoh bukan memberi contoh artinya, kita turun memberikan intervensi untuk melakukan kegiatan supaya dilihat," ucapnya.

Selain itu, kata Andi Sudirman, mengenai masalah teknologinya ini, perlu dipahami. "Kita ada regulasi yang mengatur. Karena saya tidak suka memberi janji dan tidak jadi," ungkapnya. 

Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Bulukumb, Alimuddin Daeng Naba, mengatakan ini suatu kesyukuran karena sudah ada respons dari Pemerintah Provinsi Sulsel.

"Kami berharap agar bukan cuma ini, tetapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu bisa diaplikasikan oleh pemerintah provinsi," ucap Alimuddin.