RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Komisi D melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ortala, dan UPTD se-Kota Makassar.
RDP ini terkait adanya laporan UPTD se-Kota Makassar tidak mempunyai lagi kewenangan terhadap jabatan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan.
Rapat ini berlangsung Rabu sore (22/1/2020) di ruang Komisi D Bagian Kesra DPRD kota Makassar. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi D, Wahab Tahir, dengan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Nurhaldin, serta anggota Komisi D.
Wahab Tahir yang memimpin rapat menggunakan baju kemeja berlengan pendek. Di samping kanannya duduk Nurhaldin dengan baju kemeja hitam lengan pendek bergaris bagian pundak.
Di kursi sebelah kiri Wahab, diduduki legislator cantik dari Partai Gerindra, Budi Hastuti yang menggunakan jilbab biru. Masih di sebelah kiri Wahab, duduk legislator muda dari PDIP Al Hidayat Nur Wahid serta legislator incumbent dari Partai Nasdem Irwan Jafar.
Rapat berjalan tenang. Di mana pihak UPTD secara bergantian menyampaikan aspirasi di depan anggota Komisi D. Inti dari beberapa aspirasi yang disampaikan tersebut adalah mempersoalkan kewenangan UPTD yang telah hilang, padahal mereka masih dapat tunjangan.
"Kami masih pegang SK dari Pj Wali Kota dan masih dapat tunjangan tapi kami tak diberdayakan. Kami minta tolong agar ada Surat Edaran dari Dinas Pendidikan ke sekolah dasar bahwa kami merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan, jika berkenan," ungkap Masdir, Kepala UPTD Biringkanaya yang duduk di barisan sebelah kanan Wahab.
Saat menyampaikan aspirasi, Masdir yang menggunakan baju putih dilengkapi pangkat dua bunga berkotak merah di pundak beberapa kali menyentil Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ahmad Hidayat.
"Hidayat yang paling sering disebut oleh teman-teman katanya yang bilang UPTD sudah dibubarkan," tambah Masdir yang duduk berhadapan dengan Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat duduk di barisan meja sebelah kiri Wahab Tahir.
Selain Masdir, beberapa UPTD lainnya menyampaikan pendapat. Wahab Tahir yang merupakan politikus senior di DPRD Makassar tercengang mendengar pernyataan-pernyataan dari para UPTD.
"Kenapa ada orang dapat gaji tidak dapat kewenangan? Di DPRD ini ada yang mau biar tidak digaji yang penting punya kewenangan. Kenapa mereka masih terima gaji, masih tunjangan. Masa terima gaji tak ada kerjaan? Ini kenapa tidak cepat disikapi, Pak Basri?" ungkap politikus dari Partai Golkar ini kepada
Kepala BKD kota Makassar, Basri.Di sisi lain, Wahab yang pada periode sebelumnya berada di Komisi A mengatakan ini akan berdampak kurang baik terhadap UPTD. Pemberian gaji dan tunjangan tanpa pekerjaan akan menjadi temuan.
[NEXT]"Jika ditemukan auditor negara bisa pengembalian. Di dalam hukum ini namanya men-status quo-kan orang. Itu tidak elok. Mereka ada karena Perwali dan mereka ada tunjangan. Kecuali mereka tidak mempersoalkannya," tambah Wahab yang memang berlatar belakang pendidikan hukum.
Menyampaikan beberapa hal, Wahab kembali memberi kesempatan kepada UPTD lain untuk berbicara.
Tensi pembicaraan antara pihak UPTD dan Ortala serta Dinas Pendidikan Makassar mulai meninggi. Wahab yang paham betul kondisi tersebut berupaya menurunkan tensi dengan langsung mengambil alih pembicaraan.
"Begini, kita di sini membahas peradaban kota Makassar. Sudah dua tahun lebih saya memperhatikan secara dalam persoalan pendidikan di kota Makassar karena ini sangat penting untuk peradaban kota ke depan. Pelan-pelan," ungkap Wahab.
"Azan, kita istirahat sejenak," sambung Wahab saat azan salat Asar menggema.
Wahab langsung mengambil rokok dan membakarnya sembari berdiri dan berjalan ke bagian belakang dekat toilet.
"Ndak papa ji lama-lama to, biar reda-reda dulu sedikit," canda Wahab saat berdiri.
Setelah istirahat beberapa saat, RDP dilanjutkan. Wahab kembali memimpin rapat dengan memberi kesempatan kepada para undangan untuk menyampaikan pendapat. Wahab memberikan kesempatan kepada Kabag Ortala Makassar, Muhammad Syarif, untuk berbicara.
"Sudah jelas dan tegas dalam aturan, UPTD di kecamatan tidak memenuhi pembentukan UPTD. Ketika kemarin sudah ada pelantikan kepala sekolah di jamannya Pak Ical (saat Deng Ical Plt Wali Kota) sudah tidak ada lagi (UPTD)," ungkap Syarif yang duduk bersebelahan dengan Ahmad Hidayat.
Syarif melanjutkan, UPTD dengan sendiri telah selesai setelah pelantikan kepala sekolah. Adapun mereka yang ada di UPTD akan dialihkan ke tempat yang lain.
"Sesuai Permendagri yang diperbolehkan bentuk koordinator wilayah di kecamatan tapi bukan UPTD, yang bertanggung jawab ke dinas. Mungkin sebaiknya setelah pelantikan semua kepala sekolah," tambahnya.
Sementara itu Kepala BKD Makassar, Basri dalam RDP itu menyampaikan maaf lantaran berlarut-larutnya persoalan tersebut. Pihaknya menyebut telah berkomunikasi dengan Dirjen terkait persoalan tersebut. Di mana disebutkan mereka yang ada di UPTD akan ditempatkan di tempat lain yang sesuai dengan golongan kepangkatan.
"Kami minta maaf tidak cepat menyikapinya," ungkap Basri yang langsung disambung oleh Wahab, "Kalau tentang itu kami paham karena prosesnya banyak."
Wahab pun memberikan kesempatan kepada Ahmad Hidayat, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Dengan tas kecil di depannya, Hidayat mengawali pembicaraan dengan memberi salam hormat kepada Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin, Ketua Komisi D Wahab serta anggota Komisi D, Ketua BKD dan pihak Ortala serta UPTD.
"Saat saya baca Permendagri 12 2017, dengan sendirinya setelah 11 kepala sekolah dilantik jadi kepala sekolah di masa Pak Ical UPTD selesai," ungkapnya.
Hidayat juga menanggapi pernyataan Masdir sebelumnya yang banyak menyinggung tentang dirinya. Dia menepis telah membentuk yang lain untuk menggantikan UPTD.
"Saya ingin mengklasifikasi, saya datang di sana karena diundang membuka. Saya tidak tahu setelahnya," ungkap Hidayat yang terlihat menunjuk dengan tangan kiri ke arah Masdir saat berbicara.
Masdir langsung merespons dan Hidayat langsung memotong, "jangan dulu," ungkap Hidayat.
Terlihat emosi, Masdir langsung mengambil dan mengangkat mik yang ada di depannya.
"Saya lemparkan nanti ini tai**so, lamamoko saya simpan-simpankan," ungkap Masdir yang langsung diredam oleh teman UPTD yang berada di sampingnya.
"Tenang-tenang. Bagaimana caranya kita membangun peradaban yang baik kalau begini cara," potong Wahab sambil mengangkat kedua tangannya ke depan dengan seketika mengambil pembicaraan yang nyaris rusuh tersebut.
Wahab yang telah matang dalam dunia politik berupaya mendinginkan suasana. Tak ada lagi yang bersuara kecuali Wahab. Wahab menyampaikan itikad baik dari Komisi D mengundang pihak terkait menggelar RDP untuk mencari solusi terkait persoalan ini.
Berlahan, Wahab menurunkan tensi pembicaraan yang nyaris chaos. RDP kembali dilanjutkan dengan menyampaikan pendapat antaran UPTD, pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ortala, dan Komisi D DPRD Makassar.
