RAKYATKU.COM - Selalu tampil bersorban, itulah ciri khas Ali Mochtar Ngabalin. Politikus Partai Golkar itu tidak lagi mendapat tempat di Istana Presiden.
Mantan anggota DPR RI dari PBB itu dapat tugas baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia ditempatkan pada Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Ada sembilan orang di situ. Ali Ngabalin ditempatkan sebagai pembina. Bersama dua orang lainnya. Muhammad dan Yugi Prayatna.
Komisi ini diketuai Effendi Gazali. Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia. Dia dibantu tiga wakil ketua umum, sekretaris, dan wakil sekretaris.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo juga mengangkat 13 penasihat menteri. Koordinatornya, Rokhmin Dahuri. Mantan menteri kelautan dan perikanan di era Presiden SBY.
Pakar kelautan Universitas Hasanuddin, Prof Jamaludin Jompa juga dipanggil. Dia mendapat tugas sebagai penasihat bidang ekologi kelautan.
Effendi Gazali merangkap dua tugas sekaligus. Selain ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan, dia juga masuk penasihat bidang komunikasi publik.
Total pejabat baru yang diangkat 22 orang. Edhy memperkenalkan pejabat baru itu di The Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2020).
Edhy menjelaskan pengangkatan 22 pejabat baru ini sebagai langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan agar tidak salah melangkah.
"Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan," kata Edhy.
Edhy berharap dengan adanya penasihat menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dapat memberikan gagasan baru terkait kelautan Indonesia. Dia juga mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik ini selalu memberikan kebijakan melalui kajian akademis.
"Bukan kebijakan atas balas dendam, karena kita punya dendam dengan seseorang sehingga kebijakan kita harus berlawanan," ujar Edhy.
