RAKYATKU.COM - Angka Kemiskinan dan Ketimpangan boleh jadi turun. Namun jika berkaca pada target, Indonesia tak boleh bangga dulu dan harus terus berjuang.
Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini merilis data kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari kemiskinan terlebih dahulu. BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang. Angka tersebut turun 0,19 persen poin dibanding posisi Maret 2019 dan turun 0,44 persen poin dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sejak 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada September 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10,26% atau jumlah penduduk miskin di Indonesia kala itu mencapai 28,59 juta. Artinya angka kemiskinan saat ini jika dibanding kala itu turun 1,04 persen poin.
Tingkat kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan tercatat turun sejak Maret 2018. Secara umum, tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan yang dijumpai di perkotaan.
Turun memang. Namun jika dibanding dengan periode lima tahunan sebelumnya, penurunan ini tergolong lebih landai. Di era 2009-2014 tingkat kemiskinan berhasil turun sampai 3,19 persen poin.
Pada 2004-2009, tingkat kemiskinan juga turun lebih dalam dari sekarang yakni 2,51 persen poin. Pada 1999-2004 turunnya lebih fantastis lagi sampai 6,83 persen poin.
Jadi sampai di sini belum boleh bangga dulu karena tingkat kemiskinan turun, karena tingkat kemiskinan turun paling lambat dalam periode dua dekade terakhir.Memang ada pameo kalau tingkat kemiskinan sudah mendekati satu digit, akan lebih susah untuk menurunkannya lagi secara signifikan.
Namun hal ini bukan jadi alasan atau tameng. Sampai saat ini komposisi garis kemiskinan terbesar masih disumbang oleh makanan. GK Makanan mencapai 73,75% pada September 2019.
Artinya ke depan pemerintah harus lebih gencar lagi untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai cara, misal dengan adanya bantuan sosial hingga pengendalian inflasi bahan pokok.
Selama ini inflasi bahan pokok masih menjadi pos penyumbang terbesar inflasi tahunan. Sebagai catatan inflasi bahan makanan pada Desember 2018 mencapai 3,41% (yoy) dan pada Desember 2019 mencapai 4,28% (yoy).Pemerintah harus lebih sensitif dalam mengendalikan inflasi.
Namun kalau meninjau garis kemiskinan tahun 2020 ada yang mengkhawatirkan. Selain inflasi bahan makanan masih tergolong tinggi, harga rokok juga melesat tajam tahun ini.
Garis kemiskinan pada September 2019 mencapai Rp 440.538 per bulan per kapita. Dari angka tersebut sebesar lebih dari 10% konsumsi masyarakat miskin dialokasikan untuk rokok. Ini yang harus diwaspadai, jangan sampai kenaikan harga rokok membuat penduduk miskin jumlahnya malah bertambah bukan berkurang.
Jika mengacu pada RPJMN 2015-2019, pemerintah mematok angka kemiskinan 2019 di 7% - 8%. Kalau posisi sekarang masih di angka 9,2% artinya target tak tercapai.dan masih terpaut lebih dari satu persen poin.
Kini beralih ke ketimpangan. Angka ketimpangan dicerminkan dengan adanya rasio Gini. Rasio Gini mengukur kesenjangan pengeluaran penduduk. Semakin kecil nilainya semakin baik karena mengindikasikan kecilnya kesenjangan.
Pada September 2019 Rasio Gini RI masih di angka 0,38 menurun 0,034 poin dibanding periode yang sama lima tahun lalu pada 2014. Rasio Gini terbesar masih disumbang oleh penduduk perkotaan. Artinya ketimpangan yang terjadi saat ini paling banyak dijumpai di daerah perkotaan.
Tunggu dulu, walau turun, kalau dibanding dengan target yang dipatok dalam RPJMN 2015-2019 Rasio Gini saat ini tak capai target. Dalam dokumen RPJMN, pemerintah mematok Rasio Gini 2019 di angka 0,36. Artinya masih ada selisih 0,02 poin dengan target.
Mengapresiasi kinerja pemerintah tentu sah-sah saja karena angka kemiskinan dan kesenjangan yang menurun. Namun jangan lantas bangga dulu karena target masih belum tercapai.
sumber: CNBCIndonesia
